AYOJAKARTA.COM - Menkopolhukam Mahfud MD ikut menyoroti soal viralnya kritikan Bima pada Pemerintah Daerah Lampung di media sosial.
Bima selaku mahasiswa yang saat ini studi di Australia memberikan kritik terhadap infrastruktur di kampung halamannya yakni Lampung.
Hal itu ia bagikan dalam media sosialnya Tiktok @awbimax.
Dalam videonya, ia menyebut Lampung sebagai 'dajal' lantaran terbelakang soal pembangunan jalan.
Setelah unggahan tersebut viral, Pemerintah Lampung justru melaporkan Bima karena dituding menjelek-jelekan Suku Lampung.
Selain itu, Bima juga mengaku telah mendapatkan tekanan dari aparat dan juga pemerintah setempat.
Menyikapi hal tersebut, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan soal peran seorang Kepala Daerah yang seharusnya saat menanggapi kritikan masyarakat.
"Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan hal itu apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu hanya kritik dan bukan laporan aparat penegak hukum," kata Mahfud MD dikutip ayojakarta.com dari YouTube R66 Newlitics, Minggu (16/4/2023).
Mahfud MD mengatakan bahwa sesungguhnya seorang bupati punya tanggung jawab moral sebagai seorang Kepala Daerah atau pemimpin.
"Tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung," katanya.
Lebih lanjut, Mahfud MD menyampaikan terkait hal ini dirinya sebagai Menkopolhukam akan turut mendalami kasus tersebut pada Senin, 17 April 2023.
Hal itu ia lakukan lantaran viralnya kasus TikToker Bima telah menjadi viral sejak 14 April 2023.
Mahfud MD juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika ada aparat penegak hukum ikut-ikutan dan campur tangan seperti pengakuan Bima.
Berdasarkan pengakuan Bima, aparat penegak hukum telah menekan dan mendatangi rumahnya untuk mengintervensi keluarganya yang berada di Lampung.
"Tentu saya tidak boleh diam, kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu," jelas Mahfud MD.***