AYOJAKARTA.COM - TikTokers Bima Yudho Saputro yang belakangan sedang viral karena kritiknya terhadap pemerintah Provinsi Lampung kini mendapatkan perhatian dari banyak pihak.
Perlakuan intimidatif yang diduga dilakukan oleh pejabat daerah setempat kepada kedua orang tua Bima membuat masyarakat semakin geram.
Hal Ini pun kemudian mendapatkan tanggapan dari Menkopolhukam Mahfud MD dalam sebuah talkshow yang diunggah pada akun YouTube R66 Newlitic (15/4/2023).
Baca Juga: Mahfud MD: Bima TikToker Memiliki Hak Konstitusional untuk Mengkritik Lampung
Dalam pernyataanya Mahfud mengatakan bahwa Bima mempunyai hak konstitusional untuk menyampaikan kritikan tersebut.
Selain itu Mahfud menjelaskan bahwa bagi Bupati yang mendapatkan kritik tidak memiliki kewajiban untuk mengikutinya namun ia punya kewajiban moral sebagai pemimpin.
"Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apa lagi demi perbaikan," ucap Mahfud MD.
"Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk untuk lalu ikuti itu karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat pendukung, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin," lanjutnya.
Baca Juga: Hotman Paris Siap Bela Bima TikToker: Korban Tekanan Kritik Infrastruktur di Lampung
Terkait adanya dugaan intervensi yang dilakukan oleh pejabat Lampung terhadap Bima, Mahfud MD mengatakan bahwa tidak semua para petinggi daerah yang anti kritik.
Beliau mengatakan bahwa ada beberapa Gubernur yang menerima kritikan tersebut dengan mengajak bersama- sama mencari solusi untuk permasalahan tersebut.
"Banyak lo Bupati atau Gubernur sekarang kalau menemukan orang kaya Bima ini dicari sebenarnya apa, minta buktinya, ayo bantu saya, bupati dan walikota di indonesia kan jumlahnya 524 bupati lampung dan dua walikota ini, tapi kan yang lain lainnya akomodatif," ucap Mahfud MD.
"Apalagi sekarang ya, yang pejabat-pejabat kepala daerah ini di seluruh indonesia kan ada pejabat itu ternyata bersih dari korupsi, akomodatif terhadap suara rakyat, setelah dianalisis kenapa ya, karena ini tidak dicalonkan oleh partai," lanjutnya.
Di akhir pernyataan Mahfud mengatakan bahwa akan menindak lanjuti terkait viralnya kritikan Bima hingga melibatkan APH (Aparat Penegak Hukum).
"Tentu saya akan komunikasi kalau ada aph ikut menekan, ini kan baru 14 april berartikan saya hari Senin bisa melakukan pendalaman, tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut ikutan ke persoalan itu," pungkas Mahfud.***
Share this article
Perlakuan intimidatif yang diduga dilakukan oleh pejabat daerah setempat kepada kedua orang tua Bima membuat masyarakat semakin geram.