GAMBIR, AYOJAKARTA.COM -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menolak kebijakan ganjil-genap yang akan diberlakukan Pemprov DKI Jakarta. Alasannya, kebijakan itu dianggap akan menyulitkan mobilitas warga.
“Jika tetap dipaksakan berlaku, aturan ganjil-genap motor akan menyulitkan mobilitas warga, apalagi kendaraan umum sudah mulai tidak dibatasi kapasitasnya sehingga risiko penularan semakin tinggi,” kata Eneng dalam kerangan resmi yang diterima Ayojakarta, Rabu (10/6/2020).
AYO BACA : Dewan Kritik Pemprov DKI Setop Sementara Bansos
Menurut Eneng, menggunakan kendaraan pribadi jauh lebih aman dari penularan virus Covid-19 ketimbang transportasi umum. Dia menuturkan, transportasi umum akan lebih padat jika kebijakan ganjil-genap diberlakukan.
“Penggunaan kendaraan pribadi menjadi alternatif yang relatif aman dan harus disadari warga kelas bawah hanya mampu membeli sepeda motor sebagai kendaraan pribadi,” ungkap politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
AYO BACA : Pengamat: Sistem Ganjil-Genap Kendaraan Berlawanan dengan PSBB Transisi
“Kita sudah lihat video viral warga saling dorong berebut masuk ke stasiun kereta ataupun menumpuk antrean di stasiun busway. Ditambah tidak adanya pengawasan, akan sulit menghindari penyebaran virus,” imbuhnya.
Dari pada menerapkan ganjil-genap, Eneng lebih sepakat jika Pemprov DKI menambah kapasitas armada angkutan umum. Sehingga tidak terjadi kepadatan penumpang di setiap jam berangkat maupun pulang kerja.
“Warga harus diberikan pilihan alternatif kendaraan yang lebih luas, jangan justru membatasinya dengan kebijakan ganjil-genap,” imbuhnya.
AYO BACA : Kadishub: Penghapusan Sementara Ganjil Genap Diperpanjang 14 Hari