AYOJAKARTA.COM – Tak terasa, bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2023 segera menyambangi umat Islam.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kaum muslimin biasanya akan menanti pengumuman resmi kapan awal Ramadhan 2023 dan Idul Fitri dari beberapa lembaga keagamaan dan pemerintah.
Meski tidak selalu, kadang terjadi penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang berbeda antara keputusan Muhammadiyah di satu pihak dan pemerintah bersama Nahdlatul Ulama (NU) bersama organisasi lain di pihak lain.
Muhammadiyah selama ini menetapkan metode hisab untuk menentukan awal Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru Islam.
Sementara itu, pemerintah bersama NU dan organisasi keagamaan lain menggunakan metode rukyat atau melihat bulan.
Nah, bagaimana dengan penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun 2023 ini?
Dalam pandangan pakar astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Thomas Djamaluddin, ada potensi penetapan yang berbeda tentang waktu Hari Raya Idul Fitri.
Baca Juga: 10 Pesan Cinta Kiai Maimoen Zubair: Nomor 7 Jangan Bersedih Kata Mbah Moen
Namun, menurut Thomas Djamaluddin, perbedaan waktu Idul Fitri 2023 bukan karena penerapan metode hisab dan rukyat dari masing-masing organisasi dan pemerintah tetapi karena perbedaan kriteria.
“Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal yaitu 21 April 2023. Pemerintah dan beberapa ormas Islam, seperti NU dan Persis (Persatuan Islam), dengan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) yaitu 22 April 2023,” kata Thomas Djamaluddin.
Hal itu disampaikan pakar astronomi itu kepada Repbulika seperti dimuat republika.co.id, jaringan Ayo Media Network, dalam berita berjudul Idul Fitri 2023 Diprediksi Berbeda, pada 8 Mei 2022.
Walaupun ada kemungkinan berbeda dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri, menurut Thomas Djamaluddin, penetapan awal Ramadhan 2023 atau 1444 Hijriyah cenderung sama yakni jatuh pada 23 Maret 2023.
Thomas Djamaluddin berpandangan ada solusi untuk menyikapi potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 2023 atau 1444 Hijriyah yakni dengan mendorong munculnya kesepakatan kriteria dan otoritas, antara pemerintah dan ormas-ormas Islam.
Baca Juga: Nasihat Quraish Shihab: Tuhan Itu Tidak Bertanya 5 + 5 Itu Berapa, Tetapi 10 Itu Berapa
Yang dimaksud dengan kesepakatan penggunaan kriteria adalah dengan menerapkan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Keempat negara itu serta beberapa organisasi keagamaan Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Persis sudah sepakat dengan kriteria MABIMS. Thomas Djamaluddin menjelaskan kriteria MABIMS adalah tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Lantas, Thomas Djamaluddin memaparkan enam faktor mengapa kriteria MABIMS perlu diterima dalan menetapkan awal bulan Hijriyah.
Pertama, kriteria MABIMS berdasarkan data rukyat atau pengamatan global jangka panjang. Kedua, kriteria MABIMS menggunakan parameter yang biasa diterapkan oleh para ahli hisab Indonesia yaitu ketinggian hilal dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari).
“(Ketiga), parameter yang digunakan menjelaskan aspek fisis rukyatul hilal. Elongasi menggambarkan ketebalan fisis hilal. Semakin besar nilai elongasi, berarti hilal semakin tebal,” ujar Thomas Djamaluddin.
Keempat, kriteria MABIMS menetapkan ketinggian minimal 3 derajat yang berdasasrkan data global. Kelima, elongasi minimal 6,4 derajat berdasarkan pada rekor bulan terdekat sebagaimana laporan dalam makalah Mohammad Shawkat Odeh, tokoh falak internasional.
“Elongasi yang kurang dari 6,4 derajat terlalu tipis dan redup untuk mengalahkan cahaya senja,” kata Thomas.
Terakhir, keenam, kriteria MABIMS dibangun dengan data rukyat kemudian dianalisis secara hisab. Hal itu, menurut dia, merupakan titik temu bagi pengguna metode rukyat seperti NU dan pengguna metode hisab seperti Muhammadiyah.