AYOJAKARTA.COM - Pemerintahan Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memotong Dana Bagi Hasil (DBH).
Terkait pemotongan DBH ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun tak tinggal diam.
Pramono telah menyiapkan strategi untuk mengatasi pemotongan DBH dari pemerintahan pusat.
Diketahui, APBD DKI Jakarta mengalami penurunan yang awalnya Rp90 triliun kini menjadi Rp79 triliun.
Dengan ini, Pramono langsung meminta izin kepada Kemenkeu untuk melakukan strategi jitu kota Jakarta.
Pramono meminta agar Kemenkeu menyetujui Jakarta melakukan kreatif financing, di antaranya adalah Jakarta Collaboration Fund.
Lantas apa itu Jakarta Collaboration Fund?
Jakarta Collaboration Fund ini ternyata adalah salah satu program yang direncanakan Pramono Anung-Rano Karno sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024.
Baca Juga: Heboh Usulan Gaji PNS Daerah Minta Dibayar Langsung Pemerintah Pusat Imbas TKD 2026 Dipangkas
Program ini nantinya akan berbentuk dalam pengelola investasi.
Program ini adalah gagasan atau inisiatif pembiayaan inovatif yang dirancang Pemprov DKI agar bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional (pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di Jakarta.
Menurut Pramono, dengan adanya Jakarta Collaboration Fund nantinya ibu kota tidak lagi bergantung dengan APBD.
Dengan skema Jakarta Collaboration Fund, Pemprov DKI akan memanfaatkan dana Rp200 triliun di Bank Himbara untuk BUMD Jakarta.
Rencana Pramono ini pun langsung mendapat apresiasi dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Bahkan, Purbaya mengatakan bahwa langkah ini bisa ditiru oleh daerah lain.***