AYOJAKARTA.COM - Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal.
Penyegelan sejumlah lokasi parkir ilegal ini pun mendapatkan respons positif dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Menurut Pramono persoalan lokasi parkir ilegal ini harus menjadi sorotan.
Baca Juga: Mandek Bertahun-tahun, Raperda KTR DKI Jakarta Masuki Tahap Finalisasi Ada 26 Pasal!
"Saya memberikan dukungan sepenuhnya apa yang dilakukan oleh teman-teman DPRD, karena bagaimanapun memang urusan perparkiran ini harus segera diselesaikan," ujar Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menyebutkan Salah satu solusi untuk lahan parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta agar transparan.
Yakni dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai atau cashless.
"Saya akan mendorong untuk semua perparkiran yang menjadi dikelola oleh Pemda itu harus cashless. Enggak boleh lagi yang kemudian transaksinya itu secara manual," katanya.
Dengan menggunakan sistem pembayaran cashless atau non tunai maka pembayaran akan otomatis masuk ke kas daerah.
Baca Juga: MRT Jakarta: Ada Toilet Premium Mister Loo di Kawasan TOD Dukuh Atas, Berapa Harganya?
"Kalau parkirnya sudah transparan dan cashless, pasti semuanya akan masuk ke Balai Kota, ke Jakarta," pungkasnya.
Ia menambahkan, masalah perpakiran ini akan menjadi prioritas Pemprov DKI untuk diperbaiki, setelah fokus membenahi transportasi dan juga pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.***
Share this article
Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal.