AYOJAKARTA.COM - Sempat ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun, APBD DKI Jakarta tahun 2026 tidak akan ada pemotongan bantuan sosial (bansos) atau program untuk rakyat.
Hal ini dipastikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, yang menyebutkan program bansos tetap aman dan tidak mengalami pemotongan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Rapat paripurna hari ini untuk menyepakati APBD DKI Jakarta Tahun 2026. Walaupun ada pemotongan DBH, kita ketuk APBD senilai Rp81,3 triliun,” tegas Khoirudin.
Baca Juga: Kenapa Samsung Z Fold 7 Bisa Lebih Unggul dari Z Fold 8 yang Akan Datang?
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan 10 bulan pertama di tahun 2026 program bantuan sosial untuk warga DKI Jakarta akan dilaksanakan sesuai rencana dan akan dilanjutkan melalui pembahasan APBD Perubahan.
“Insyaallah tidak ada pemotongan dana bansos. Semua program sudah disiapkan untuk 10 bulan, dan nanti akan dilanjutkan dalam pembahasan APBD Perubahan,” ujarnya, pada Rabu, 12 November 2025.
Kegiatan Reses DPRD
Selain program bansos, kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta tetap akan dilakukan walau ada penyesuaian anggara.
Sebagai informasi, kegiatan reses DPRD ialah masa di mana anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya (dapil) untuk menyerap aspirasi masyarakat di luar masa sidang resmi.
Baca Juga: 16 Jenis Layanan Dukcapil Bisa Diurus Lewat Alpukat Betawi, Praktis Tanpa Antre!
“Sama halnya dengan kegiatan reses, hanya dikurangi sedikit dan akan kita bahas lagi dalam perubahan anggaran nanti. Jadi bansos aman, reses juga aman,” pungkasnya.
DPRD DKI Jakarta resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp81,3 triliun.***