AYOJAKARTA.COM - Pemprov DKI Jakarta mencatat perkembangan positif dalam upaya menekan ketimpangan ekonomi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa angka gini ratio di ibu kota kini mengalami penurunan dari 0,441 menjadi 0,423.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam konferensi pers terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/4).
Penurunan ini dinilai sebagai sinyal membaiknya distribusi pendapatan di tengah kompleksitas ekonomi Jakarta.
Menurutnya, upaya menurunkan angka ketimpangan di ibu kota merupakan salah satu tantangan tersulit dalam indikator makro ekonomi, mengingat Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional.
Tingginya perputaran uang serta terkonsentrasinya kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi menjadi faktor utama yang selama ini memengaruhi tingginya gini ratio.
"Saya juga ingin menyampaikan salah satu yang selalu menjadi kerisauan saya dan Pak Wagub yaitu yang berkaitan dengan gini ratio. Alhamdulillah kali ini ada penurunan gini ratio dari 0,441 menjadi 0,423," ujar Pramono.
Ia pun menilai tren penurunan ini menjadi bukti bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan mulai menunjukkan hasil.
Pemprov DKI pun terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu strategi yang tetap dipertahankan adalah penguatan program bantuan sosial.
Pramono menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), hingga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)tetap menjadi prioritas dalam APBD.
Ke depan, Pemprov DKI berharap tren positif ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Penurunan gini ratio ini juga diharapkan tidak hanya menjadi capaian angka semata, tapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga Jakarta secara keseluruhan.***