AYOJAKARTA.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Yandri Susanto, baru dua hari menjabat namun sudah menjadi sorotan publik.
Hal ini terjadi karena Yandri Susanto menggunakan kop surat resmi Kementerian Desa untuk keperluan acara pribadi. Ia mengundang warga desa di Kramatwatu, Serang, Provinsi Banten, ke acara haul ibundanya sekaligus peringatan Hari Santri.
Namun, netizen mencurigai acara tersebut memiliki agenda terselubung, yaitu penggalangan dukungan karena istri Yandri Susanto diketahui mencalonkan diri dalam Pilkada Bupati Serang.
Surat bernomor 19/UMM.02.03/X/2024 tersebut ditujukan kepada kepala desa, sekretaris desa, serta staf lainnya. RT, RW, Kader PKK, dan Posyandu juga diundang.
Baca Juga: Kabinet Tergemuk! Prabowo Resmi Melantik Menteri dan Wamen, Rocky Gerung: Tantangan Berat Menanti
Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menilai tindakan Yandri sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan.
“Dari awal sudah pasti itu semacam pemanfaatan, semacam korupsi. Dalam pengertian yang sangat fundamental yaitu jabatannya itu jadi andalan untuk mengorganisir dan memobilisasi opini kan itu intinya," ujar Rocky Gerung, dikutip dari AyoJakarta.com melalui YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Rocky juga menyatakan bahwa peristiwa ini menimbulkan kesan buruk pada awal pemerintahan Prabowo. Menurutnya, jika sesuatu dimulai dengan buruk, kelanjutannya juga akan dinilai buruk.
“Jadi Pak Prabowo memulai sesuatu dengan contoh dari anggota kabinetnya yang buruk itu dan kita tidak mungkin lagi untuk mengatakan bahwa ini adalah kekeliruan,” tambahnya.
Rocky menyebut adanya conflict of interest di awal pemerintahan ini sebagai sinyal buruk.
“Jadi dalam etika begitu ada sesuatu yang di awal sudah buruk maka kelihatannya produk lanjutannya juga buruk tuh, dan itu yang menyebabkan dari awal kita memberi semacam sinyal bahwa conflict of interest pasti terjadi,” jelasnya.
Rocky juga menilai masalah ini serius karena menunjukkan bahwa Yandri tidak memahami kedudukannya sebagai pejabat publik.
“Jadi ini soal yang sangat serius karena ini pertama kali kita paham bahwa ada menteri yang tidak paham tentang kedudukan dia sebagai pejabat publik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa mobilisasi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pihak lain atau kekuasaan yang berkaitan dengan jabatan birokrasi untuk kepentingan pribadi.***