AYOJAKARTA.COM - Kabar terbaru datang dari kasus orang hilang pascakericuhan di Kwitang, Jakarta Pusat.
Bima Permana Putra (BPP), pria yang sempat dilaporkan hilang oleh KontraS, akhirnya berhasil ditemukan di Malang, Jawa Timur.
Ia ditemukan pada Rabu, 17 September 2025, sekitar pukul 13.55 WIB di Klenteng Eng Ang Kiong, Jalan RE Martadinata, Kota Malang, oleh anggota Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin AKBP Resa Fiardi Marasabessy.
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi, Bima sebelumnya dilaporkan hilang saat menjajakan dagangan asongan di sekitar Brimob Kwitang pada 29 Agustus 2025.
Setelah itu, ia diketahui meninggalkan Jakarta menuju Tegal, lalu melanjutkan perjalanan ke Malang. Di kota ini, Bima Permana Putra mencari nafkah dengan berjualan mainan barongsai di depan klenteng.
Meski kabar penemuan Bima membawa kelegaan, masih ada dua orang yang belum ditemukan hingga kini, yakni M. Farhan Hamid dan Reno Syahputradewo.
Keduanya dilaporkan hilang sejak 29 Agustus 2025, dengan lokasi terakhir di sekitar Brimob Kwitang, Jakarta Pusat.
KontraS menegaskan bahwa kasus ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan warga negara.
Ferry Irwandi, aktivis yang juga sempat menghadapi kasus hukum, mengingatkan bahwa kabar baik atas ditemukannya Bima tidak boleh membuat publik lupa pada dua orang lainnya.
Lewat akun Instagram pribadinya, ia menulis, “1 orang sudah ditemukan, semoga ada kabar baik untuk kedua orang yang masih hilang. Teman-teman kalau ada informasi sekecil apa pun, boleh dishare ke saya, Malaka, atau KontraS.”
Selain menyoroti kasus orang hilang, Ferry juga mengalihkan fokus publik pada nasib ratusan demonstran yang masih ditahan di berbagai daerah. Ia menilai banyak di antaranya tidak melakukan tindak pidana serius, melainkan hanya menyuarakan aspirasi.
Karena itu, ia mendesak aparat agar segera membebaskan mereka yang tidak bersalah.Lebih jauh, Ferry menekankan pentingnya pemerintah menepati janji-janji reformasi.
Transparansi dan mekanisme pengawasan yang jelas dibutuhkan agar masyarakat tidak merasa janji tersebut hanya sekadar retorika politik. Menurutnya, pemenuhan aspirasi rakyat adalah kunci stabilitas pemerintahan.
Kasus hilangnya warga sipil di Kwitang, termasuk Farhan, dan Reno, menjadi pengingat bahwa isu hak asasi manusia harus terus diperjuangkan.
Publik berharap aparat dan pemerintah menuntaskan pencarian, sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara.***