AYOJAKARTA.COM - Kontroversi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai publik berhak mengetahui isi kontrak dan alasan perubahan skema proyek tersebut dari G2G (Government to Government) dengan Jepang menjadi B2B (Business to Business) dengan Cina.
Dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube miliknya, Mahfud MD menghadirkan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, untuk membahas persoalan ini secara terbuka.
Ia menyebut banyak informasi simpang siur soal utang proyek kereta cepat, sehingga perlu diluruskan agar publik tidak terjebak hoaks dan disinformasi.
“Mas Agus kan mencermati kenapa berpindah dari Jepang yang tadinya G2G pindah ke Cina menjadi B2B. Apa kejanggaannya di situ? Apakah kita atau DPR punya akses ke kontrak yang dibuat perjanjian itu? Kita nggak tahu apa yang didagangkan oleh pemerintah kita. Bisa pulau, bisa laut, bisa pangkalan, bisa apa, kita nggak tahu,” ujar Rizal Mustari selaku pembawa acara dalam Podcast.
Mahfud juga menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta dirinya melapor terkait pernyataannya soal proyek tersebut.
Ia menegaskan bahwa secara hukum tidak ada kewajiban bagi warga negara untuk melapor jika hanya mendengar dugaan pelanggaran.
“Tidak ada kewajiban melaporkan bagi seseorang yang mengetahui terjadinya tindak pidana, kecuali pejabat negara atau yang tahu permufakatan jahat. Harusnya KPK yang proaktif menelusuri, bukan menunggu laporan,” tegasnya.
Sementara itu, Agus Pambagio menyoroti bahwa proses perubahan skema proyek dari Jepang ke Cina perlu diungkap ke publik karena menyangkut kepentingan nasional dan potensi beban utang jangka panjang.
“Saya pernah tanya langsung ke presiden, ‘Ini ide siapa?’ dan dijawab, ‘Ide saya, Mas’. Nah, publik harus tahu alasan di balik keputusan besar seperti itu,” kata Agus.
Di sisi lain, pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan proyek KCJB tak hanya dinilai dari sisi ekonomi, tetapi juga manfaat sosialnya.
Ia menegaskan kereta cepat yang telah beroperasi dua tahun itu sudah melayani lebih dari 11,7 juta penumpang dan menciptakan banyak lapangan kerja di sepanjang jalur.
Meski begitu, Mahfud MD menilai transparansi tetap menjadi kunci. Publik perlu tahu isi kontrak dan kesepakatan utang agar ke depan proyek strategis nasional benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan menjadi beban tersembunyi.***