AYOJAKARTA.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kembali menjadi sorotan setelah Mahfud MD dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio membahas berbagai kejanggalan di baliknya dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu, 22 Oktober 2025.
Dari proses pengalihan proyek dari Jepang ke Tiongkok, hingga dugaan mark-up dan minimnya transparansi kontrak, keduanya menilai proyek ini sarat masalah sejak awal.
Agus Pambagio mengungkap bahwa keputusan beralih ke Tiongkok diambil langsung oleh Presiden Jokowi karena dianggap lebih cepat dan mudah.
“Dengan Jepang itu memang sulit di depan, tapi mudah di belakang. Kalau dengan Cina kebalikannya, mudah di depan, tapi akhirnya mahal,” ujar Agus.
Ia juga menyoroti perbedaan mencolok antara tawaran Jepang dengan bunga pinjaman 0,1% dan Tiongkok dengan bunga 2%, serta munculnya cost overrun sebesar 3,4 miliar dolar AS.
Menurut perhitungan ekonom Antoni Budiawan, biaya proyek ini membengkak hingga Rp118 triliun, yang memunculkan dugaan adanya mark-up besar-besaran. Mahfud MD menilai indikasi tersebut patut diselidiki oleh aparat hukum.
“Kalau memang ada mark-up, ya harus diselidiki. KPK tidak perlu menunggu laporan. Kalau perlu informasi, panggil saja yang tahu,” tegas Mahfud.
Mahfud juga menyoroti ketimpangan dalam struktur kepemilikan proyek. Meskipun Indonesia memiliki 60% saham dan Tiongkok 40%, posisi strategis justru dikuasai oleh pihak Tiongkok.
“Direktur keuangan, direktur teknik, semua dari Cina. Mereka sudah untung dari suplai material, sementara kita masih menanggung utang,” ujarnya.
Pengamat lain, Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, menilai polemik ini berakar dari proses pengambilan keputusan yang sarat kepentingan politik.
“Sejak awal proyek ini dipaksakan tanpa perhitungan matang. Jokowi menggunakan kekuasaannya karena merasa proyek ini ide brilian, padahal tidak layak secara finansial,” katanya, lewat kanal Youtube Abrahan Samad, Selasa, 21 Oktober 2025.
Dengan berbagai temuan dan kritik tersebut, proyek Kereta Cepat kini bukan hanya soal transportasi modern, tetapi juga simbol politik, utang, dan ketimpangan kekuasaan yang membutuhkan transparansi dan pertanggungjawaban.***