Agus Pambagio Ungkap Kronologi Perpindahan Proyek Kereta Cepat dari Jepang ke Tiongkok, Ternyata Ada Banyak Kejanggalan!

AYOJAKARTA.COM - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap fakta mengejutkan dalam perbincangannya bersama Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Dalam dialog tersebut, Agus membeberkan kronologi perpindahan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) dari tangan Jepang ke Tiongkok, serta sederet kejanggalan yang menyertai prosesnya.

Awalnya, proyek ini ditawarkan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: Ada Momen Penting dalam Astrologi, Akhiri Musim Libra dengan Rebirth dan Introspeksi Diri

“Awalnya kan biasa, Jepang melalui JICA menawarkan proyek. Itu bukan hanya kereta cepat, tapi juga proyek lain seperti jalan dan sebagainya,” ujar Agus.

Studi lengkap sudah dilakukan untuk rute Jakarta–Surabaya, namun proyek justru berhenti di Bandung dengan pemberhentian di Karawang. Agus Pambagio kemudian mengungkap bahwa arah proyek berubah setelah dokumen hasil studi Jepang diserahkan ke pemerintah.

“Setelah itu diserahkan ke Bappenas, lalu ke Bu Rini (Menteri BUMN saat itu), dan berlanjut terus. Tiba-tiba proyeknya pindah ke Tiongkok,” jelasnya. Perubahan tersebut, kata Agus, bukan sekadar soal mitra, tapi juga rute, stasiun, hingga skema pembiayaan.

“Stasiunnya berubah, dari Manggarai ke Halim. Karawang dihapus, diganti Walini karena perkebunan PTPN VIII harus setor modal. Semua berubah dari rancangan Jepang,” tegasnya.

Baca Juga: Bocoran Spesifikasi iQOO Neo 11 yang Bakal Rilis Oktober 2025, Baterai 7.500 mAh dan Layar 2K

Ia juga menilai proyeksi jumlah penumpang yang disusun dalam proposal Tiongkok terlalu optimistis, “Mereka hitung 64.000 penumpang per hari, padahal itu artinya semua orang yang naik tol dan kereta biasa harus pindah ke Whoosh. Itu tidak mungkin.”

Dalam perbincangan tersebut, Mahfud MD menanggapi dengan menekankan pentingnya transparansi dan pembelajaran publik.

“Mari kita banyak bertanya bersama-sama. Ini satu SKS nih,” ujar Mahfud sambil menegaskan bahwa diskusi seperti ini penting untuk memahami duduk persoalan hukum dan kebijakan publik.

Agus Pambagio juga menyinggung keberatan Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan saat itu, terhadap masa konsesi 50 tahun yang dinilai terlalu panjang.

Baca Juga: 3.000 Pelajar Ditargetkan Dapat KJP Try Out Pada Februari 2026, Apa Kriterianya?

“Pak Jonan tidak setuju karena konsesinya langsung 50 tahun. Harusnya bertahap, supaya mudah dikoreksi kalau ada kesalahan,” ungkapnya. Tak lama setelah itu, Jonan diberhentikan, yang memicu spekulasi publik terkait sikap kritisnya terhadap proyek tersebut.

Kini, proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh memang sudah beroperasi, tetapi meninggalkan utang jumbo sekitar Rp116 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang itu bukan tanggung jawab APBN, melainkan harus diselesaikan oleh BUMN.

Meski penuh polemik, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penyelesaian utang tidak boleh menghambat rencana memperpanjang jalur hingga Surabaya.

Baca Juga: Samsung Galaxy S26 Gunakan Exynos 2600 di Semua Varian, Klaim 6x Lebih Cepat dari Chip Apple

Sementara itu, pihak Tiongkok melalui juru bicara Guo Jiakun menyatakan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan proyek yang dinilai tetap membawa manfaat sosial dan ekonomi bagi Indonesia.

Pernyataan Agus Pambagio dan Mahfud MD ini menjadi pengingat bahwa proyek strategis nasional harus dijalankan dengan transparansi, kajian matang, dan keberpihakan pada kepentingan publik, bukan semata kepentingan politik atau bisnis.***