9 Gebrakan Baru Program MBG Setelah Nanik S Deyang jadi Kepala BGN

AYOJAKARTA.COM - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini memasuki babak baru Nanik S Deyang menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Pergantian kepemimpinan ini tentunya diikuti sejumlah langkah strategis yang diklaim akan membuat program MBG lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Di awal dirinya menjabat, Nanik langsung melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan sejumlah perubahan dalam tata kelola program MBG.

Fokus utamanya yaitu memastikan anggaran yang digelontorkan pemerintah bisa memberikan manfaat maksimal bagi penerima program sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.

Baca JugaPeringatan Dini BMGK: Hujan Lebat Berpotensi Terjadi pada 8-9 Juni 2026, Ini Daftar Wilayah yang TerdampakTerdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang diprakirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat.

Berikut ini adalah sembilan gebrakan baru yang mulai disiapkan dalam pelaksanaan Program MBG di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang:

- Refocusing penerima manfaat pada kelompok prioritas 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita)

- Moratorium pembangunan dapur baru sementara

- Pembenahan dan evaluasi dapur yang sudah beroperasi

- Fokus pelayanan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)

Baca JugaJakarta Kembangkan AI untuk Layanan Publik, Ini Lima Fondasi UtamanyaLangkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang cepat, akurat, dan mudah diakses.

- Pemetaan kebutuhan dapur berbasis data

- Pembiayaan alternatif di luar APBN

- Optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia

- Penguatan koordinasi lintas lembaga

- Pergeseran orientasi dari kuantitas menuju kualitas layanan

Baca JugaPurbaya Dikabarkan Masuk Bursa Gubernur BI, Jabatan Menteri Keuangan Bakal Diisi Ekonom Chatib Basri?Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi Prabowo untuk memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Tujuan utama dari program MBG ini bukan hanya mengejar angka penerima.

Tapi juga harus memastikan kelompok yang paling membutuhkan mendapatkan layanan gizi yang berkualitas, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masa depan Indonesia.***