AYOJAKARTA.COM - Pemprov DKI Jakarta terus mempercepat transformasi digital dengan mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.
Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
Pemanfaatan AI menjadi salah satu fokus dalam upaya modernisasi birokrasi di Jakarta.
Teknologi tersebut diproyeksikan membantu pemerintah mengolah berbagai informasi secara lebih efisien, sehingga mampu mendukung perencanaan kebijakan dan pelayanan yang berbasis kebutuhan warga.
Namun, manusia tetap akan menjadi pengambil keputusan utama dalam setiap layanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan, penerapan AI di lingkungan pemerintahan tidak dapat dilakukan secara instan.
Dibutuhkan sejumlah prasyarat agar teknologi tersebut dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, ada lima fondasi utama yang menjadi dasar kesiapan Jakarta dalam mengadopsi teknologi AI.
Pertama yaitu ketersediaan data yang berkualitas.
Data yang akurat, lengkap, dan terbarukan menjadi elemen penting agar sistem AI mampu menghasilkan analisis yang tepat.
Kedua yaitu integrasi sistem antarperangkat daerah.
Selama ini berbagai instansi pemerintah memiliki data dan sistem yang berbeda-beda.
Integrasi tentunya dibutuhkan agar informasi dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara lebih efektif dalam mendukung pengambilan keputusan.
Fondasi yang ketiga adalah infrastruktur digital yang andal.
Pemprov DKI terus memperkuat jaringan, pusat data, hingga sistem keamanan digital agar mampu mendukung penggunaan teknologi berbasis AI secara berkelanjutan.
Fondasi yang keempat adalah kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama.
Marulina menyebut peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi fondasi keempat yang harus terus diperkuat.
ASN perlu memiliki kemampuan untuk memahami data, mengoperasikan teknologi digital, serta menguasai prinsip-prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab.
Sedangkan fondasi kelima adalah tata kelola yang kuat.
Pemanfaatan AI harus didukung dengan regulasi, standar operasional, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan data masyarakat.
“AI harus menjadi alat yang memperkuat kualitas analisis, mempercepat pelayanan, dan mendukung lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Namun, penggerak utama pelayanan publik tetap ASN,” ujar Marulina.
Di sisi lain, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan komunikasi publik.
Teknologi, menurut Chico, memang bisa membuat layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien.
Namun, kepercayaan masyarakat harus tetap dibangun melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan mudah dipahami.***
.jpg)
Share this article
Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang cepat, akurat, dan mudah diakses.