AYOJAKARTA.COM - Memasuki minggu ketiga bulan Mei 2025, pemerintah telah mencanangkan kickoff penyaluran serentak bantuan sosial untuk triwulan kedua, dengan beberapa daerah dilaporkan telah mulai menyalurkan bantuan pemerintah tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar melalui beberapa media sosial, khususnya informasi yang menampilkan aktivitas pengecekan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), terdapat bukti bahwa bantuan sosial mulai dicairkan secara bertahap.
Salah satu informasi yang dibuat pada tanggal 18 Mei 2024 menunjukkan seorang penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sukabumi yang menerima bantuan sebesar Rp225.000, yang mengindikasikan penerima tersebut memiliki satu kategori anak Sekolah Dasar (SD).
Baca Juga: Tidak Kebagian Formasi P3K? Jangan Khawatir, BKN Siapkan Jalur Optimalisasi untuk Tahap 1 dan 2
Informasi lainnya memperlihatkan pemilik KKS di daerah yang sama mencairkan bantuan Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp600.000.
Meskipun tidak dapat dipastikan sepenuhnya keakuratan bukti tersebut, namun dengan berpikir positif, kemungkinan saldo uang yang ditarik tersebut merupakan bantuan PKH dan BPNT hasil validasi data terbaru menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru diterapkan untuk penyaluran bantuan sosial pada periode ini.
Kementerian Sosial telah membeberkan besaran anggaran bantuan sosial yang disiapkan pemerintah pada program kerja utama Kemensos 2025.
Dengan alokasi dana untuk program perlindungan sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan sebesar Rp28.709.816.300.000, bantuan program sembako/BPNT sebesar Rp3.865 miliar, serta perlindungan korban bencana alam sosial dan non alam senilai Rp63.85.224.000.
Baca Juga: Kementerian Sosial Buka Rekrutmen Guru untuk 63 Sekolah Rakyat, Pendaftaran Tutup 20 Mei 2025
Dalam implementasinya, Kementerian Sosial menggunakan konsep perlindungan sosial sepanjang hayat yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi setiap individu dari masa kandungan hingga akhir hayat, dengan fokus pada perlindungan terhadap risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan.
Khusus untuk bantuan PKH pada tahap kedua tahun 2024, diperuntukkan bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan data baru DTSEN, dengan pembagian kelompok penerima manfaat menjadi tiga kategori utama.
Kategori pertama adalah kesehatan, meliputi ibu hamil dengan nominal Rp750.000 per tiga bulan atau Rp3 juta per tahun untuk pemeriksaan kesehatan dan kesehatan bayi usia 0-11 bulan (ASI eksklusif, vitamin, pemeriksaan kesehatan anak usia dini) juga sebesar Rp750.000 per tiga bulan atau Rp3 juta per tahun untuk penimbangan, pengukuran, vitamin, dan pemeriksaan kesehatan.
Kategori kedua adalah pendidikan bagi anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dan terdaftar di Dapodik, dengan nominal bantuan untuk anak SD sebesar Rp225.000 per tiga bulan atau Rp900.000 per tahun, anak SMP sebesar Rp375.000 per tiga bulan atau Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA sebesar Rp500.000 per tiga bulan atau Rp2 juta per tahun.
Baca Juga: 8 Alasan Siswa Jawa Barat Betah di Barak Militer, Program Dedi Mulyadi Terbukti Sukses
Kategori ketiga adalah kondisi sosial, meliputi disabilitas berat dalam keluarga dengan nominal Rp600.000 per tiga bulan atau Rp2,4 juta per tahun, serta lansia dalam keluarga juga sebesar Rp600.000 per tiga bulan atau Rp2,4 juta per tahun, dilengkapi dengan layanan home visit dan home care untuk pemeriksaan kesehatan dan daycare.
Meskipun informasi tentang pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT untuk tahap kedua telah banyak beredar, namun berdasarkan pemeriksaan melalui aplikasi SIKS-NG pada aplikasi pendamping belum dapat diamati karena belum ada data yang bisa dianalisa secara komprehensif.
Untuk memverifikasi status pencairan bantuan, dilakukan pengecekan saldo pada beberapa sampel KKS pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 15:45.
Hasil pengecekan menunjukkan bahwa pada kartu KKS pertama milik penerima PKH plus BPNT untuk komponen anak sekolah menengah pertama, saldo masih kosong atau bantuan belum tersalurkan.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha Punya Hikmah Mendalam, Cari Tau Filosofi Dibalik Ibadah Kurban
Pengecekan pada kartu kedua milik penerima PKH Lansia dengan terbitan kartu tahun 2017-2022 juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu saldo masih kosong.
Demikian pula dengan kartu ketiga, yaitu BPNT murni terbitan kartu 2017, yang juga menunjukkan hasil serupa.
Dengan demikian, berdasarkan pengecekan melalui aplikasi SIKS-NG pendamping per tanggal 18 Mei 2024 dan pengecekan saldo dari beberapa KKS PKH plus BPNT dari berbagai kategori.
Dapat disimpulkan bahwa belum ada proses pencairan yang teridentifikasi melalui aplikasi tersebut, dan tak satu pun KKS yang diperiksa terisi saldonya.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengumuman kickoff penyaluran bantuan sosial secara serentak untuk triwulan kedua, implementasi di lapangan mungkin masih dalam proses bertahap dan belum merata ke seluruh penerima manfaat.
Sehingga masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat bersabar dan terus memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial maupun instansi terkait mengenai jadwal pencairan yang pasti untuk wilayah mereka masing-masing.***