AYOJAKARTA.COM -- Pihak Istana Kepresidenan akhirnya ikut buka suara soal tudingan kepada Presiden Jokowi yang membagikan sendiri bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tanpa didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Banyak dugaan politisasi bansos lantaran Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Tri Rismaharini lantaran mensos merupakan kader PDI Perjuangan.
Saat ini, pihak Istana Kepresidenan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan tudingan soal hal tersebut.
Baca Juga: Mahfud MD Ajukan Pertemuan dengan Presiden Jokowi, Ajukan Pengunduran Diri?
Ari menegaskan bahwa pembagian bansos tanpa didampingi atau melibatkan Mensos Risma bukan karena adanya unsur politik karena Risma merupakan kader PDI Perjuangan.
Namun lebih karena faktor bansos yang dibagikan saat ini berkaitan dengan kebutuhan pangan sehingga melibatkan pihak yang berkaitan seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional.
"Jadi ini sebenarnya kebijakan afirmatif pemerintah yang sumber dananya juga dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dari rakyat juga," jelas Ari seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (31/1/2024).
Ari juga menjawab soal tudingan yang diarahkan kepada pemerintah khususnya Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma.
Baca Juga: Jokowi Bagikan Bansos Rp 600 Ribu, Sindir Anies: Ikuti Kebutuhan Rakyat, Bukan Kalender Politik!
Menurutnya, pembagian bansos ini dikaitkan dengan cadangan pangan masyarakat di setiap daerah, maka yang diajak berkaitan dengan hal itu.
"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan, jadi lebih kepada hal itu termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan disetiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," lanjutnya.
Ketika ditanya apakah Mensos Risma tidak diajak karena kader PDI Perjuangan, Ari menjawab tegas bahwa tidak ada unsur politik di pembagian bansos ini.
"Engga ada status kepartaian," tegas Ari.
Sebelumnya, soal Mensos Risma tidak dilibatkan dalam pembagian bansos kali ini dan bahkan Presiden Jokowi sendiri yang harus turun tangan membagikan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa ada unsur politik di sini.
Apalagi menurutnya, dirinya mengklaim bahwa bansos sendiri merupakan program yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan di DPR untuk dijalankan oleh pemerintah.
Hasto menilai bahwa seharusnya pembagian bansos tetap melalui Kementerian Sosial yang dipimpin Mensos Risma.
Lebih jauh Hasto menyebut ketidakhadiran Risma di pembagian bansos merupakan bentuk integritas.***