AYOJAKARTA.COM – Diketahui sebentar lagi Ibu Kota Negara Indonesia akan berpindah ke Kalimantan, sehingga daerah Jakarta bukan lagi menyandang sebagai Ibu Kota Negara.
Berkaitan dengan ini tentu banyak sekali po dan kontra yang terjadi, apalagi setelah adanya wacana dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.
Salah satu nya dari Sejarawan, JJ Rizal yang turut mengkritik terkait usulan Gubernur Jakarta nantinya dipilih oleh Presiden, bukan lagi melalui Pilkada.
Baca Juga: Tanggapi Soal RUU DKJ, Anies Baswedan Sebut Gubernur Dipilih Presiden Ironis
Diketahui bahwa salah satu Rancangan Undang-Undang DKJ yakni terkait aturan pemilihan Gubernur ditentukan atau dipilih oleh Presiden.
Dalam hal ini, JJ Rizal mengungkapkan bahwa aturan tersebut seperti kembali ke masa ketika Jakarta dikuasai kongsi dagang terbesar asal Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC di era penjajahan dahulu.
Dulunya, Jakarta bernama Batavia dipimpin oleh Gubernur Jenderal VOC yang dipilih langsung oleh pemerintahan Belanda.
VOC menerapkan sistem tersebut lantaran karena membentuk Batavia sebagai kota dagang untuk mengakomodir kebutuhan para pemodal.
Baca Juga: 5 Poin Penting di RUU DKJ, Mulai Bukan Sebagai Ibu Kota Negara hingga Gubernur Dipilih Presiden
"Jadi kalau saya lihat RUU ini Jakarta hanya ditempatkan sebagai Kota dagang, saya pikir ini menegaskan ideologi VOC," kata JJ Rizal, dikutip ayojakarta.com melalui laman suara.com.
Diketahui, Batavia jaman dahulu ketika kepemimpinan VOC disebut tidak mengatur terkait pengembangan budaya dan kesenian.
Tentu hal ini jauh dari gambaran kota Jakarta saat ini mendukung penuh segala aspek kemasyarakatan.
"Tempat yang nikmat untuk mereka cari duit, itu aja. Nggak ada urusan lain, gak ada urusan kebudayaan. Kebudayaan itu dibentuk oleh kampung dan kampung bukan bagian dari pikiran orang kulit putih," jelas JJ Rizal.
Baca Juga: Soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Oleh Presiden, Istana Tegaskan RUU DKJ Inisiatif DPR
Sehingga JJ Rizal menyebutkan bahwa kepanjangan sebenarnya dari DKJ bukanlah Daerah Khusus Jakarta, namun Daerah Kompeni Jakarta, lantaran mengembalikan Jakarta seperti era VOC jaman dahulu.
"DKJ itu K-nya bukan khusus tapi kompeni. kenapa saya bilang kompeni? karena seperti marko jelaskan, yang namanya gubernur jenderal itu dipilih oleh heeren zeventien di Belanda sana, di seberang lautan nan jauh. jadi, mereka lah yang punya otoritas, para tuan pemodal," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, JJ Rizal juga menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan oleh VOC sendiri akan runtuh karena banyaknya korupsi yang menggerogoti pemerintahan.
Bahkan saat itu sampai munculnya wabah penyakit yang tidak dapat dikendalikan hingga membuat VOC bangkrut.
"Ya kita lihat aja nanti mudah-mudahan mereka yang bikin ini (RUU DKJ) kena wabah," doa JJ Rizal.