AYOJAKARTA.COM – Menko Polhukam Mahfud MD sempat dikaitkan dengan isu penjegalan Anies Baswedan yang dikabarkan akan maju Pilpres 2024.
Hal tersebut kemudian membuat Menko Polhukam Mahfud MD adu jawab dengan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yakni Denny Indrayana.
Diketahui Mahfud MD dan Denny Indrayana mengadakan pertemuan, kemudian dalam pertemuan tersebut Denny sempat menanyakan kepada Mahfud MD soal kemungkinan jika Anies akan dijerat kasus hukum saat maju ke Pilpres 2024 mendatang.
Mahfud MD kemudian menjawab pertanyaan dari Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut mengenai kemungkinan Anies Baswedan akan dijegal dengan kasus hukum saat maju Pilpres 2024.
Dikutip AyoJakarta.com dari Youtube Kompas TV pada (1/2/23), Mahfud MD menuturkan jika pemerintah tidak ada upaya sama sekali untuk menjegal siapapun yang akan maju Pilpres 2024 dengan kasus hukum.
Mahfud MD bahkan menuturkan jika KPK juga dibuat susah soal kabar penjegalan Anies Baswedan tersebut.
Pasalnya setiap kali KPK membahas persoalan dana Formula justru disebut mempolitisi Anies Baswedan.
“Itu saya tanya Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK, nah KPKnya tuh gini, Pak ini serba susah, setiap kami mempersoalkan e apa dana Formula dan sebagainya lalu dituduh mempolitisi mau menjegal Anies, padahal gak ada urusannya ini dengan Anies,” ujar Mahfud MD.
Mahfud MD menuturkan jika persoalan dana Formula tersebut murni temuan dari pihak BPK bukan KPK.
“Ini temuan BPK gitu lho, sehingga kami merasa setiap menyebut ini lalu rame katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny,” kata Mahfud MD.
Saat diskusi dengan Denny, secara tegas Mahfud MD menuturkan jika pemerintah tidak ada upaya apapun untuk menjegal partai yang akan maju Pilpres 2024 apalagi sampai melapor ke Presiden.
“Saya cerita Ketua Partai ini, ini kasusnya. Ketua Partai ini, ini kasusnya. Menjadi sensitif, tetapi tidak ada kita minta apa namanya melapor ke Presiden ini harus dijegal, tidak ada,” tegas Mahfud MD.
Denny Indrayana sendiri secara terang-terangan sempat menyampaikan pilihannya untuk menjagokan Anies menjadi Capres dalam diskusinya dengan Mahfud MD.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut juga mengingatkan agar hukum jangan dijadikan alat untuk menekan koalisi di Pilpres.
“Untuk partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi, nah ini kasusnya X, yang itu kasusnya Z begitu saya bilang sama Pak Mahfud, Pak ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian apa hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan oposisi atau koalisi Pilpres 2024,” tegas Denny Indrayana. ***