AYOJAKARTA.COM - Mengaku belum maksimal dalam pengawasan program MBG, Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, sebut kekurangan anggaran menjadi kendala utama.
Taruna menyebutkan keterbatasan anggaran ini ketika hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 20 April 2026.
Kurangnya anggaran tersebut, membuat BPOM sulit untuk melakukan pengambilan sampel (sampling) program MBG.
"Tentu secara jujur kami katakan itu (sampling) belum kami lakukan karena anaggaranya belum ada," pungkasnya.
Taruna pun menyebutkan terdapat 3 sunder pendaan yang mendukung pengawasan MBG oleh BPOM yakni
1. DIPA BPOM: Rp2,9 miliar
2. BPOM ke Presiden: Rp196 miliar namun tidak bisa dipakai dan dikembalikan ke Menteri Keuangan
3. Anggaran Swakelola: Rp700 miliar yang dikurangi menjadi Rp675 miliar dan belum dicairkan.
Walaupun begitu, BPOM mengklaim bahwa sudah menyiapkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga ahli di SPPG yang bertugas mengawasi.
"Kami sudah melatih sebetulnya 30.000 lebih," pungkasnya.
Pernyataan Taruna tersebut mendapatkan pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengenai BPOM yang pernah mengecek keamanan sajian MBG seperti yang disepakati pada Oktober 2025 lalu.
"Artinya secara acak, BPOM mendatangi SPPG-SPPG, mengambil sampel gitu untuk ngetes apakah yang disajikan itu layak aman, pernah enggak dilakukan itu?" ujarnya.
Taruna pun menyebutkan bahwa BPOM belum pernah melakukan uji sampel sajian MBG sebelum disalurkan karena keterbatasan anggaran.***