AYOJAKARTA.COM – Calon Gubernur (cagub), Ridwan Kamil belum lama ini bertemu dengan Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta untuk membahas anggaran masjid dan mushola.
Ridwan Kamil menyampaikan dalam pertemuan tersebut, banyak aspirasi yang menjadi pembahasan.
Salah satu yang dibahas mengenai anggaran masjid dan mushola yang harus ditingkatkan dan dipertahankan.
Selain itu, berbagai kegiatan yang diselenggarakan di masjid atau mushola harus didukung.
Baca Juga: Pemprov Jatim Buka 3.336 Formasi PPPK 2024 dengan Dua Periode Seleksi, Catat Jadwalnya!
Menurut Ridwan Kamil, hal tersebut menjadi catatan untuk pihaknya membangun Jakarta jika menang di Pilgub Jakarta 2024.
“Dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid tolong disupport. Saya kira itu menjadi catatan,” kata Ridwan dikutip dari kanal YouTube Kompas TV Medan, Rabu (2/10/2024).
Ridwan menegaskan aspirasi yang telah disampaikan akan ia perjuangkan jika terpilih di Pilgub Jakarta.
Ia mengungkapkan salah satu aspirasi yang dibahas adalah program paket umroh dan haji untuk marbut dan pengurus DKM masjid di Jakarta.
Bahkan, pengurus dari Dewan Masjid Jakarta juga akan diberikan program umrah dan haji.
“Salah satu yang nanti diperjuangkan adalah program umrah haji buat marbut, pengurus masjid, termasuk pengurus DMI-nya juga, ketua, sekretaris, bendahara yang memang Sabtu-Minggu tidak libur juga,” jelasnya.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu menjelaskan untuk menjalankan program ini tidak harus selalu menggunakan APBD.
Baca Juga: PPPK 2024 Sudah Dibuka! Simak Mekanisme Pendaftaran dan Ketentuan yang Wajib Peserta Ketahui
Ia menyebut ada dana-dana keumatan, tetapi saat ini jumlah yang dikelola belum maksimal.
“Tidak harus dengan dana negara ya karena saya bilang keumatan itu sebenarnya ada, dana keumatan yang namanya zakat kan. Hanya jumlahnya yang terkelola masih belum maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, jika dana-dana umat dikelola dengan maksimal, bisa saja program umrah dan haji tidak mengandalkan APBD.
Ridwan menilai, mewujudkan program tersebut bisa saja tidak menggunakan APBD asalkan pemimpinnya kreatif.
“Asal pemimpinnya kreatif mengorganisasikan sumber-sumber lain, dana umat kembali ke umat, ibaratnya begitu, itu juga akan kita kombinasi,” tutupnya.***