AYOJAKARTA.COM – Feri Amsari yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara sekaligus aktor dalam film Dirty Vote kembali memaparkan data terkait kecurangan Pemilu 2024.
Kali ini, Feri Amsari mengungkapkan fakta pada salah satu vidio yang diposting YouTube Abraham Samad Speak Up.
Dalam video tersebut, Feri Amsari mengatakan Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah mengakali atau menipu masyarakat Indonesia.
Adapun hal yang dilakukan oleh Jokowi untuk menipu masyarakat Indonesia yakni terkait dengan menambahkan atau pemekaran di Provinsi papua menjadi empat provinsi.
“Memang presiden Jokowi sudah mengakali kita nih, semacam nipu nih, apa tipuannya, menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut Pemilu yaitu di Papua empat provinsi,” ucap Feri Amsari.
Feri Amsari mengklaim hal itu sebagai sebuah kecurangan dikarenakan dulunya Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi baru di tahun 2013.
Baca Juga: Hadiri Acara Puncak Hari Pers Nasional, Jokowi: Beritakan Fakta Apa Adanya, Jangan Mengada-ada!
Namun saat Pemilu 2014, mereka tidak diperbolehkan ikut Pemilu karena harus menyiapkan sarana dan prasarana sehingga baru dapat ikut pada tahun 2019.
“Kaltara dulu 2013 dia dinyatakan provinsi baru tapi tidak boleh langsung ikut Pemilu 2014 bang, mereka harus siapkan sarana dan prasarana sehingga baru ikut 2019,” ucap Feri Amsari.
Hal ini tentu sangat berbeda dengan Provinsi Papua, yang mana dilakukan pemekaran pada tahun 2022 dan di tahun 2024 langsung bisa ikut Pemilu.
Baca Juga: Feri Amsari Bongkar Kecurangan Pemilu 2024 di Podcast Abraham Samad! Sosok Ini Pelakunya
Feri Amsari menilai dengan bertambahnya provinsi baru di Papua maka bertambah dukungan Presiden Jokowi di sana.
“Beda dengan Papua langsung 2022 langsung boleh ikut sebagai provinsi di 2024. Jadi bertambahlah dukungan presiden di sana angka sebaran provinsinya bertambah,” terang Feri Amsari.
Oleh karena itu, Feri Amsari mengklaim kalau ini merupakan bentuk kecurangan pada Pemilu 2024 yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
“Ini bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah, karena di sana dianggap basis pendukung Jokowi oleh karena itu lama sudah jauh hari Jokowi berkali-kali bolak-balik ke Papua,” imbuh Pakar Hukum Tata Negara itu.***