pakar hukum tata negara
Soal Hak Angket, Yusril Ihza Mahendra Sebut Pemilu 2024 Tidak Bisa Dijadikan Subjek
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemilu 2024 tak bisa dijadikan subjek hak angket.
Pakar Hukum Sebut Hak Angket Tepat Sasaran untuk Telusuri Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti jelaskan pentingnya hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Mengurai Makna Slogan Siap Kalah Siap Menang, Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Menjadi Tempat Ideal Membongkar Dugaan Kecurangan Pemilu
Adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu oleh paslon tertentu, menjadikan hak angket sebagai bagian dari penguatan slogan.
Feri Amsari Beberkan Kecurangan Pilpres 2024, Ada Kaitannya dengan Provinsi Baru di Papua?
Beberkan kecurangan di Pilpres 2024, Feri Amsari menyebut ada kaitannya dengan provinsi baru di Papua.
Bivitri Susanti Ungkap Isi Film Dokumenter Dirty Vote yang Sebenarnya, Ternyata Gambarkan Potensi Ini
Sebut gambarkan potensi ini, Bivitri Susanti ungkap isi film dokumenter Dirty Vote yang sesungguhnya.
Film Dokumenter Dirty Vote Dirilis, Begini Tanggapan Menohok Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto
Dede Budhyarto selaku Komisaris PT Pelni beri tanggapan menohok terkait rilisnya film dokumenter Dirty Vote.
Film 'Dirty Vote Jadi Sorotan, 19 Poin Penting dan Rangkuman Dokumenter Kecurangan Pemilu 2024
Poin penting dan rangkuman film dokumenter Dirty Vote yang viral di masyarakat ungkap kecurangan Pemilu 2024 dan sudut pandang pakar hukum
Isu Pemakzulan Jokowi Makin Panas, Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Cawe-cawe Bisa Diimpeach
Feri Amsari selaku Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas mengatakan bahwa presiden yang cawe-cawe bisa diimpeach.
Feri Amsari Sebut Jokowi Sudah Penuhi Syarat untuk Dimakzulkan, Ini yang Jadi Faktor Penentunya!
Terkait isu pemakzulan Jokowi, Feri Amsari selaku Pakar Hukum Tata Negara sebut sudah memenuhi syarat.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Bongkar Mengapa Jokowi Bolak-balik ke Papua, Demi Pilpres Satu Putaran?
Feri Amsari selaku Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas membongkar mengapa Jokowi bolak-balik ke Papua.
Perppu Ciptaker Resmi Disahkan, Pakar Hukum Ragu MK Berani Bertindak Tegas, Sebut Rakyat Harus Lakukan Kudeta!
Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana sangat menyayangkan pengesahan Perppu Ciptaker jadi Undang-Undang.
PN Jakarta Pusat Putuskan Pemilu 2024 Ditunda, Pakar Hukum Tata Negara Bongkar Alasannya
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari buka suara terkait keputusan PN Jakarta Pusata yang menunda Pemilu 2024.
Putusan Penundaan Pemilu 2024 oleh PN Jakpus, Yusril Ihza Mahendra: Hakim Keliru Ini
Geger putusan penundaan pemilu 2024, Yusril Ihza Mahendra sebut hakim PN Jakpus keliru dalam membuat keputusan.
