AYOJAKARTA.COM -- Pernyataan Presiden Joko Widodo perihal seluk-beluk partai serta tujuan politik jangka panjangnya, menjadi salah satu sorotan dalam film dokumenter Dirty Vote.
Berbanding terbalik dengan sejumlah pernyataan Presiden Joko Widodo terkait keterlibatan kedua putranya di dunia politik, beragam kritik-pun mulai mencuat ke publik.
Sikap dan bahasa-bahasa politik yang dianggap memihak, membuat banyak kalangan mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dalam pilpres 2024.
Bukan semata karena kedua putranya berada di dalam barisan yang sama, etika Jokowi juga juga menjadi salah satu hal pencetus timbulnya penasaran.
“Informasi yang saya terima komplit, dari BIN, Badan Intelijen dan Keamanan Polri, dari TNI saya punya Badan Intelijen Strategis, dan itu hanya miliknya Presiden,” ujar Jokowi
Majunya Gibran sebagai salah satu cawapres peserta pilpres, membuat sebagian kalangan ikut menyoal netralitas institusi kepolisian.
Terlebih karena dalam salah satu acara, Jendral Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri sempat membuat pernyataan yang membuahkan pertanyaan.
Saat menghadiri acara natal di tahun 2023, Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara eksplisit sempat menyinggung tipe pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia.
Dalam pidatonya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara menegaskan jenis pemimpin yang dicari dan dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.
“Yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, bukan karena perbedaan,” ungkap Kapolri.
Lebih lanjut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyinggung potensi yang mungkin saja bisa terjadi jika perbedaan dijadikan sebagai acuan dalam proses pemilihan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Beri 3 Mandat ke Menpan RB untuk Rekrutmen CPNS 2024, Apa Saja?
Sebagaimana diketahui publik, tiga kandidat capres peserta pemilu 2024 menawarkan sejumlah program sebagai visi dan misi di masa depan.
Pasangan Anies-Muhaimin dengan slogan Perubahan, Prabowo-Gibran dengan Keberlanjutan, serta Ganjar-Mahfud dengan gagasan Pembaharuan dan Perbaikan.
Menyikapi pernyataan Kapolri yang dinilai memiliki makna ganda, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo sempat memberi tanggapan.
Menurut Ganjar, esensi pernyataan Kapolri merupakan hal yang pasti terjadi dalam proses demokrasi karena setiap pemimpin memang harus melakukan pembaharuan dan perbaikan.
Sementara menurut Anies setiap pemimpin di Indonesia merupakan penerus dari estafet kepemimpinan dari Presiden Pertama, sehingga tidak perlu dipersoalkan.
“Pak Jokowi melanjutkan Pak SBY, Pak SBY melanjutkan Bu Mega, Bu Mega melanjutkan Gus Dur, memang selalu ada estafet,” jelas Anies.
Mengacu pada prinsip estafet kepemimpinan tersebut, Anies optimis pemenang pilpres mendatang akan sejalan dengan harapan Kapolri.
Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap estafet kepemimpinan, selalu hadir nuansa perubahan.***