Hari Pencoblosan Kian Dekat, Pengamat Politik Eep Saefulloh Nilai Jokowi Pertontonkan Praktik Nepotisme

AYOJAKARTA.COM -- Semakin dekat hari pencoblosan, eskalasi dinamika politik semakin terasa di tanah air.

Pengamat Politik Eep Saefulloh menilai bahwa tahun 2024 akan menjadi periode yang luar biasa dalam sejarah politik Indonesia dengan munculnya fenomena yang sebelumnya belum pernah terlihat.

"Semakin dekat hari pencoblosan maka akan ada eskalasi dinamika politik baik yang kaitannya dengan kontestasi di antara para kontestan maupun di luar itu," ujar Eep Saefulloh dikutip ayojakarta dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Senin (12/2/2024).

Baca Juga: 5 Partai Politik di Indonesia Dulu Pernah Berjaya Kini Tak Terlihat Lagi, Parpol Apa Saja yang Kamu Ketahui?

Menurutnya, hal yang paling menonjol adalah praktik nepotisme yang terlihat dalam kontestasi politik saat ini, terutama yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau presiden turun ikut kampanye biasanya karena presidennya kandidat atau presidennya mendapat tugas dari partai untuk terlibat dalam kampanye partai. Tetapi seorang presiden yang berkampanye yang didahului oleh prolog di mana terjadi praktik nepotisme di dalam kontestasi yang dia terlibat itu, ada dua anaknya yang sedang diperjuangkan, yang satu sebagai calon wakil presiden dan yang satu sebagai ketua umum partai kecil," paparnya.

Ia menilai bahwa keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kampanye yang diduga dipengaruhi praktik nepotisme adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca Juga: Relawan RUMI Pemilu : Bawaslu Harus Menindak Provokator di Masa Tenang

"Maka yang kita saksikan adalah cawe-cawe atau keterlibatan presiden yang menurut saya tidak pernah ada presedennya," katanya.

Lebih lanjut, ia menyatakan keprihatinannya terhadap potensi penyelewengan kekuasaan yang dapat terjadi sebagai akibat dari praktik nepotisme ini.

"Menurut saya, Pak Jokowi ini paling parah dan paling buruk. Pada saat yang sama kita saksikan potensi ketersempurnaannya penyelewengan kekuasaan. Kalau dulu di awal reformasi kita rumuskan sebagai praktek KKN, ketiganya itu hampir terintegrasi penuh sekarang ini," tandasnya.***