AYOJAKARTA.COM - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengkritik kinerja penegakan hukum pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memberikan penilaian rendah, yaitu hanya lima.
Hal ini menjadi sorotan karena calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Ganjar Pranowo adalah Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam.
Igor Dirgantara selaku Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) menilai bahwa kritik yang dilontarkan Ganjar Pranowo seolah-olah juga menyoroti kinerja Mahfud MD.
Menurutnya, Ganjar Pranowo seperti melupakan bahwa cawapresnya merupakan bagian dari pemerintah yang turut bertanggung jawab terhadap masalah hukum.
"Saya kira, kritikan Ganjar itu juga kena ke Pak Mahfud. Apa Pak Ganjar lupa kalau Pak Mahfud itu juga ngurusin bidang hukum?" tanya Igor dikutip ayojakarta.com dari republika.co.id, Senin (20/11/2023).
Igor menyampaikan pandangan bahwa kinerja Jokowi sebagai presiden merupakan satu kesatuan dengan seluruh kabinetnya, termasuk Mahfud MD.
Oleh karena itu, kritik yang ditujukan Ganjar Pranowo kepada Jokowi dapat diartikan sebagai kritik terhadap wakilnya sendiri.
"Kerja presiden ya kerja menteri juga. Nggak bisa dipisahkan”, katanya.
Igor menekankan bahwa selama masa jabatan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam terdapat beberapa catatan, salah satunya terkait progres RUU Perampasan Aset yang masih belum jelas.
"Ya memang ada beberapa catatan dari kinerja Pak Mahfud seperti RUU Perampasan Aset yang mandek," ucapnya.
Menurutnya, sebaiknya Ganjar Pranowo lebih fokus pada penyampaian gagasan positif ketika berkampanye daripada melakukan serangan terhadap presiden karena masyarakat umumnya tak menyukai konflik yang diciptakan seorang capres.
Igor menyatakan bahwa masyarakat saat ini lebih cenderung menyukai politik yang riang gembira dibandingkan serangan.
Ia menegaskan jika Ganjar Pranowo terus melancarkan kritik, kemungkinan besar elektabilitasnya dapat menurun.
"Pak Ganjar harusnya lebih fokus adu gagasan, ketimbang menyerang lawan. Masyarakat enggak suka itu," ucapnya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Ogah Gabung TPN Ganjar-Mahfud dan Singgung Soal Megawati, Apa Alasannya?
Ganjar Pranowo memberikan nilai lima dari skala satu hingga 10 terkait penegakan hukum di era Jokowi, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Ia menilai bahwa sebelumnya, penegakan hukum di Indonesia berada di angka tujuh hingga delapan, namun menurun setelah adanya putusan MK yang memungkinkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (36 tahun) untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.
Putusan ini dikeluarkan setelah MK memperbolehkan kepala daerah untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.
"Kalau terkait itu (bidang penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5," ucap Ganjar Pranowo ketika berdialog dengan Guru Besar Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Muchtar tentang rapor Pemerintahan Joko Widodo di acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar.***