AYOJAKARTA.COM - Ada banyak cara untuk ngabuburit atau menunggu waktu berbuka. Mulai dari dzikir, tadarus atau memperbanyak ibadah lainya.
Namun banyak kalangan yang ngabuburit dengan aktivitas seru-seruan seperti olah raga ringan ataupun berburu takjil. Aktivitas berbeda dilakukan oleh PP Muhammadiyah, Kamis (13/04).
Melalui salah satu organnya, yakni Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPM) PP Muhammadiyah menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film berjudul Undocumented.
Film dokumenter tersebut berkisah tentang kondisi memprihatinkan buruh atau pekerja migran ketika pandemi covid-19 melanda dunia. Film dokumenter ini diproduksi oleh Watchdoc Documentary dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
Tak hanya menggelar nobar, dalam kegiatan yang digelar di gedung pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta tersebut juga dilakukan diskusi dengan tema Membela Keadilan Pekerja Migran Indonesia.
Dengan menonton film dan diskusi, diharapkan lebih banyak masyarakat yang terbuka kesadaran bahwa kondisi pekerja migran Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam opening speech, menyebut berdasarkan data Bank Dunia tahun tahun 2017, jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri sekitar 9 juta orang.
Namun dari jumlah itu, hanya 4,6 juta yang berdokumen. Artinya ada sekitar 4,4 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara ilegal atau undocumented. Kondisi ini membuat pekerja migran Indonesia, terutama yang undocumented sangat rentan terkena masalah.
Dalam diskusi publik, sutradara Film Undocumented, Edy Purwanto menyebut, film Undocumented mengungkap beragam kisah sedih pekerja migran Indonesia di Malaysia saat wabah Covid-19.
Misalnya kisah pekerja migran yang terkena Covid-19 sehingga harus di isolasi atau dikarantina, yang meninggal sehingga terpaksa dimakamkan di Malaysia. Juga pekerja migran yang terkurung di kongsi atau tempat tinggal sementara akibat kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah Malaysia.
Ketua SBMI Hariyanto Suwarno menyebut buruknya nasib yang dialami pekerja migran itu tak lepas dari kegagapan pemerintah dalam memberikan perlindungan.
Disatu sisi pemerintah menggunakan UU no 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang jangkauan pelindungan terbatas hanya pada pekerja migran berdokumen.
Namun, jika mengacu pada UU 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, negara wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri jika terancam bahaya seperti bencana, perang ataupun wabah penyakit.
Film dokumenter ‘Undocumented’ di launching tanggal 7 Maret 2023, dan saat ini memasuki periode nonton bareng atau nobar.
Baca Juga: Jelang Malam Idul Fitri, Begini Hukum Takbir Keliling Menurut Ulama Indonesia
Selama satu bulan periode nobar, sudah ada lebih dari 70 lokasi nonton bareng yang digelar berbagai kalangan seperti akademisi, organisasi mahasiswa, organisasi pekerja migran dan juga kalangan aktivis. Tak hanya di dalam negeri, nobar film Undocumented juga digelar di luar negeri, oleh Persatuan Pelajar Indonesia di Universiti Sains Malaysia (PPI USM) dan DPLN SBMI Malaysia.
Bagi komunitas, kampus atau organisasi yang berminat melakukan nonbar bisa mengajukan permohonan nobar lewat media sosial Watchdoc (IG @watchdoc_insta, Twitter @watchdoc_ID dan SBMI (IG: @sbmi.or.id, Twitter: @dpnsbmi).***