AYOJAKARTA.COM– Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tamparan keras bagi para bawahannya soal pamer kekayaan.
Tidak tanggung-tanggung Jokowi langsung menyorot pamer kekayaan atau dikenal dengan istilah flexing yang dilakukan pejabat Dirjen Pajak (DJP) dan Dirjen Bea Cukai.
Masalah menjadi perbincangan media sosial, karena berawal dari anak pegawai DJP, Mario Dandy Satriyo yang melakukan penganiayaan terhadap David.
Jokowi menyatakan bahwa dirinya selama ini memantau keresahan dari masyarakat secara langsung maupun memantau melalui media sosial.
Dikatakan Presiden Jokowi bahwa akibat pejabat pajak dan Bea Cukai yang pamer gaya hidup mewah memicu kekecewaan masyarakat.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara pembukaan sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kerja pemerintah tahun 2024 di Istana Negara.
Dilansir AyoJakarta.com dari YouTube KOMPASTV pada Jumat, (3/2/2023), Jokowi menerima keresahan masyarakat.
Baca Juga: Waduh! Susul Sang Anak, Mahfud MD Sebut Rafael Alun akan Dipidana Bila Terbukti Lakukan Ini
“Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa pajak dan bea cukai,” kata Jokowi.
Tidak hanya pejabat Pajak dan Bea Cukai yang mendapat peringatan, namun Jokowi juga memberikan peringatan kepada pejabat yang lain.
“Sata tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dan hati-hati tidak hanya pajak dan bea cukai tapi aparat penegak hukum,” jelas Presiden RI.
Jokowi menegaskan bahwa perilaku pamer kekuasaan dan pamer kekayaan akan memicu penilaian negatif dari masyarakat soal pelayanan.
“Kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa, karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa, dan pamer kuasa dan pamer kekayaan hedonis,” tegas Joko Widodo.
rBaca Juga: Bukti Nyata! Netizen Soroti Pernyataan Ahok Mengenai Harta Pejabat, Rafael Alun Contoh Kasus yang Terbongkar
Lebih lanjut Jokowi meminta seluruh bawahannya untuk diperingati apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
“Saya minta kepada seluruh Menteri dan kepala lembaga untuk disiplinkan aparat dibawahnya, beri tahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan,” pungkas Jokowi.***)