AYOJAKARTA.COM - Pemerintah terus memperkuat transformasi digital melalui sistem Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital guna meningkatkan efektivitas dan akurasi penyaluran bantuan sosial ( bansos ).
Rencananya, sistem digital Perlinsos ini ditargetkan mulai beroperasi secara penuh pada akhir tahun 2026.
Dikutip dari Instagram @indonesiago.id, sistem berbasis digital nasional yang akan diluncurkan pada Oktober mendatang ini disiapkan demi menyajikan data kemiskinan yang lebih akurat dan transparan.
Melalui fondasi Infrastruktur Publik Digital (DPI) yang tengah dalam uji coba di 42 daerah, sistem ini dirancang untuk memotong rantai birokrasi administrasi yang rumit.
Targetnya seluruh warga di daerah sudah selesai mendaftar pada akhir Juli 2026.
Dari uji coba yang dilakukan, diperkirakan 35 juta orang akan tercatat dalam sistem.
Penyatuan data KTP dan Kartu Keluarga dalam satu platform tunggal diharapkan dapat meminimalkan salah sasaran dan mempercepat penyaluran bantuan langsung ke masyarakat.
Perlinsos digital merupakan sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama Indonesia yang dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI).
Nantinya, melalui DPI, KTP dan KK akan terhubung dalam satu platform untuk memastikan bansos sampai ke tangan yang tepat, tanpa perlu kerumitan administrasi seperti sebelumnya.
"Nanti pada Oktober atau November, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan secara nasional di 541 kabupaten. Kami harap semua tempat mungkin sudah siap 80-90 persen," ujar Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Luhut juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan dijadwalkan meninjau langsung lokasi uji coba yakni di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali pada 6-9 Juli 2026.
Apa dampak sistem Perlinsos ke masyarakat?
- Bantuan sosial lebih tepat sasaran
- Anti repot urus dokumen
- Data KTP dan KK terhubung satu platform
- Pemerintah punya data akurat untuk pengambilan keputusan.***