AYOJAKARTA.COM - Pemerintah terus memperluas program digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke berbagai wilayah di Indonesia melalui Perlinsos Digital.
Tahun 2026 ini, sebanyak 42 daerah tambahan mulai menerapkan sistem Perlinsos Digital dalam penyaluran bansos guna memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran, cepat, dan transparan.
Sistem ini telah melakukan piloting perdana di Banyuwangi, Jawa Timur.
Perluasan ini akan dilaksanakan Mei 2026, setelah agen memastikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjalan optimal.
Seperti diketahui, di beberapa daerah penyaluran bansos masih terkendala dengan data yang belum terintegrasi.
Hal ini berisiko terjadi data ganda, tidak akurat, hingga proses verifikasi yang lama.
Dikutip dari laman indonesia.go.id, dengan integrasi data antarinstansi melalui SPLP diharapkan mampu mengurangi data ganda sekaligus mempercepat proses verifikasi penerima manfaat.
Layanan ini dirancang inklusif, mulai dari akses mandiri (self-service) hingga pendampingan (assisted service).
Melalui SPLB ini, data antarinstansi dapat terhubung lebih cepat dan aman tanpa dipindahkan dari sumbernya.
Untuk mendukung implementasi ini, disiapkan dua pendekatan layanan yaitu:
1. Self-service bagi masyarakat yang terbiasa dengan layanan digital.
2. Assisted service bagi yang membutuhkan pendampingan oleh petugas.
"Target akhirnya sederhana tetapi sangat penting, masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak menerima bantuan," ujar Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Mira Tayyiba.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada dan hanya mengakses layanan melalui kanal resmi pemerintah yakni domain.go.id.***
Share this article