AYOJAKARTA.COM -- Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia terus melanjutkan program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu.
Dengan fokus utama pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua yang akan disalurkan setelah penyelesaian survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan informasi terkini, jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap kedua tahun 2025 diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei hingga awal Juni 2025.
Meskipun terdapat spekulasi bahwa jadwal tersebut mungkin akan dimajukan mengikuti percepatan deadline survei DTSEN yang awalnya berakhir tanggal 30 April namun dimajukan menjadi 20 April 2025.
Penting bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memahami bahwa sejalan dengan kebijakan pemutakhiran data DTSEN yang akan dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Status penerima bantuan dapat berubah antar tahap bergantung pada peningkatan tingkat kesejahteraan penerima.
Baca Juga: KPM Full Senyum, Kemensos Kembali Salurkan Bansos PKH dan BPNT di 4 Bank Penyalur
Sehingga sangat mungkin terjadi seorang KPM menerima bantuan pada tahap pertama namun tidak pada tahap berikutnya, atau sebaliknya.
Dengan batasan maksimal penerimaan bantuan selama 5 tahun kecuali untuk kategori khusus seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Selain informasi mengenai PKH dan BPNT, pada tanggal 21 April 2025 juga terdapat pencairan bantuan untuk dua program lainnya, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Untuk Program Indonesia Pintar, pencairan pada hari tersebut ditujukan khusus untuk siswa kelas akhir (kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA/SMK) dengan nominal setengah dari total bantuan, dimana untuk jenjang SD yang normalnya mendapatkan Rp450.000 kini menerima Rp225.000.
Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA/SMK juga menerima separuh dari jumlah total bantuan yang biasanya disalurkan, sementara siswa di kelas lainnya diharapkan menunggu termin berikutnya untuk penyaluran bantuan mereka.
Bersamaan dengan itu, beberapa desa juga melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk tahap pertama periode Januari-Februari-Maret 2025 yang sebelumnya tertunda, memberikan dampak positif bagi warga desa yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan tersebut.
Kabar menggembirakan lainnya datang dari peluncuran program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan inisiatif terbaru dari Presiden Prabowo Subianto.
Dimaksudkan tidak hanya sebagai sarana pendidikan formal tetapi juga sebagai wadah pembinaan karakter bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Program ini dirancang dalam format boarding school atau sekolah berasrama dengan semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Meliputi kebutuhan makan, perlengkapan belajar, hingga fasilitas tempat tinggal, yang menyasar utamanya pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam desil satu data DTSEN dan bila diperlukan bisa diperluas hingga desil dua.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini, Menteri Sosial telah menginstruksikan para pendamping sosial seperti pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk terlibat aktif dalam proses rekrutmen calon siswa.
Khususnya dalam minggu-minggu ini dimana pendamping PKH diminta untuk mengawal proses pendaftaran.
Sehingga menjadi solusi bagi keluarga prasejahtera yang khawatir tentang biaya pendidikan anak-anak mereka.***