AYOJAKARTA.COM - Vietnam selangkah lebih maju dalam transisi energi. Mulai 1 Juni 2026, negara tersebut resmi memberlakukan penggunaan bahan bakar bioetanol E10 secara nasional.
Kebijakan ini menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang serius mengurangi ketergantungan pada BBM fosil melalui bioenergi berbasis pertanian.
Peluncuran E10 dilakukan setelah kesiapan industri dan infrastruktur dinilai matang.
Saat ini, Vietnam memiliki enam pabrik etanol dengan kapasitas desain sekitar 600.000 meter kubik per tahun.
Meski begitu, angka tersebut baru mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan etanol nasional untuk campuran bensin E10. Kondisi ini justru membuka peluang besar bagi perluasan industri bioetanol.
Bahan baku utama bioetanol Vietnam selama ini berasal dari singkong. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Lingkungan Vietnam, negara tersebut memiliki hampir 600 ribu hektare lahan singkong dengan produksi lebih dari 10,5 juta ton per tahun.
Namun, tantangan muncul karena produktivitas lahan rendah dan bahan baku belum stabil.
Sejumlah pakar Vietnam mendorong diversifikasi bahan baku bioetanol. Selain singkong, etanol juga bisa diproduksi dari jagung, dedak padi, hasil samping pertanian, hingga beras berkualitas rendah.
Pendekatan ini dinilai lebih sirkular, tidak membutuhkan pembukaan lahan baru, serta memberi nilai tambah bagi petani.
Dari sisi industri, kilang Dung Quat milik BSR dan jaringan distribusi seperti Petrolimex dan PVOIL telah mempersiapkan infrastruktur pencampuran, tangki, serta sistem distribusi E10.
Bahkan, tujuh fasilitas pencampuran biofuel dengan kapasitas lebih dari 6 juta meter kubik per tahun sudah siap beroperasi penuh.
Pemerintah Vietnam juga aktif menyiapkan regulasi teknis dan kebijakan harga agar E10 dapat diterima pasar.
Meski demikian, tantangan masih ada. Pasokan bensin dasar dengan kandungan oksigen nol masih terbatas sehingga sebagian harus diimpor dengan biaya lebih tinggi.
Vietnam pun mempertimbangkan penyesuaian standar nasional agar transisi berjalan mulus tanpa membebani harga konsumen.
Bagi Indonesia, langkah Vietnam menjadi cermin penting. Indonesia memiliki keunggulan bahan baku yang jauh lebih beragam: tebu, molases, singkong, jagung, hingga limbah pertanian seperti jerami.
Infrastruktur SPBU, industri gula, dan bioenergi juga relatif lebih besar.
Jika Vietnam bisa melangkah dengan singkong dan E10, Indonesia seharusnya mampu melaju lebih cepat dengan skala produksi lebih besar.
Kuncinya terletak pada kepastian regulasi, keberpihakan kebijakan, dan keberanian menjadikan bioetanol sebagai arus utama energi nasional, bukan sekadar proyek percontohan.***