AYOJAKARTA.COM - TMC Polda Metro Jaya melalui Instagram resminya membagikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak melewati sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta pada hari ini Rabu, 24 September 2025.
Bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2025, adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Gedung DPR RI sejak pukul 08.00 WIB.
Selain itu, ada pula aksi aksi unjuk rasa di depan Gedung Kantor Kementerian ATR/BPN, Kantor Kementerian Pertanian, Kampus Atmajaya.
Baca Juga: PNS Wajib Tahu! Ada Aplikasi SIASN yang Punya 9 Layanan Ini, Sudah Coba Login?
Masyarakat diimbau untuk tidak melawati daerah sekitar titik unjuk rasa.
Imbauan ruas jalan yang harus dihindari demo Hari Tani Nasional 2025 yakni di Kawasan patung Kuda, Ruas Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan Ditutup.
Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Patung Kuda sebagian ditutup.
Menyikapi aksi demonstrasi yang terjadi, berbagai responspun terlihat dari masyarakat:
"Macet luar biasa ke Monas 2.5 jam,"
"Macetnya sudah dari jam 7 pagi tadi pak, di depan area panahan senayan / gbk arena yg mengarah ke hotel Mulia, huu,"
Di Hari Tani Nasional 2025 setidaknya terdapat beberapa tuntutan yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat yakni:
1. Presiden & DPR segera jalankan Reforma Agraria: redistribusi tanah, selesaikan konflik agraria, kembangkan ekonomi sosial rakyat, bentuk Pansus untuk monitor pelaksanaan.
2. Percepat penyelesaian konflik agraria & redistribusi tanah: 1,76 juta ha LPRA, 7,35 juta ha tanah terlantar, 26,8 juta ha tanah dikuasai konglomerat, serta 20 ribu desa untuk Petani, Buruh Tani, Nelayan, Perempuan, Masyarakat Adat.
3. Bentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria langsung di bawah Presiden.
Baca Juga: Bayar QRIS Lebih Praktis, Gunakan Limit Kartu Kredit BRI di Super Apps BRImo
4. DPR & Presiden sahkan RUU Reforma Agraria, cabut UU Cipta Kerja, hentikan perampasan tanah & korporatisasi pangan, arahkan pembangunan sesuai Pasal 33 UUD 1945.
5. Penuhi hak atas perumahan layak bagi petani, nelayan, buruh, masyarakat miskin kota, termasuk perempuan.
6. Instruksikan POLRI–TNI hentikan represifitas di wilayah konflik agraria, bebaskan petani/masyarakat adat/aktivis yang dikriminalisasi, tarik TNI–POLRI dari program pangan nasional.
7. Hentikan izin/konsesi perkebunan, kehutanan, tambang yang sebabkan konflik & kerusakan alam, kembalikan tanah ke rakyat sesuai Reforma Agraria.
8. Reprioritaskan APBN/APBD untuk redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, infrastruktur, pertanian, permodalan, pupuk, subsidi, serta BUMDes/Badan Usaha Milik Rakyat.
9. Bangun industrialisasi berbasis Reforma Agraria (pertanian–perkebunan–perikanan–peternakan) untuk perkuat kedaulatan pangan & transformasi sosial di pedesaan.
Aksi unjuk rasa ini diketahui diikuti oleh sejumlah organisasi yakni Perkumpulan Ubi Kayu Indonesia Provinsi lampung, Komite Aksi Hari Tani Nasional, BEM SI, Aliansi Rakyat Menggugat dan masih banyak lagi.***