Demo Hari Ini di DKI Jakarta: Hari Tani Nasional 2025, Ada 9 Tuntutan dan 24 Masalah Agraria

AYOJAKARTA.COM - Peringati Hari Tani Nasional (HTN) 2025, akan ada aksi demo di wilayah DKI Jakarta pada hari ini Rabu, 24 September 2025.

Setidaknya aksi unjuk rasa ini akan dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat khususnya untuk kelompok tani.

Dikutip ayojakarta.com dari berbagai sumber, setidaknya pihak kepolisian menurunkan 8.340 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa ini.

Baca Juga: Hemat Ongkos dan Waktu, 8 Lokasi Park and Ride di DKI Jakarta, Ini Tarif Parkirnya!

Setidaknya 12 ribu petani diketahui akan turun ke jalan dengan titik aksi berada di Gedung DPR RI yang dilakukan mulai pukul 08.00 WIB- selesai.

Untuk titik kumpul sendiri diketahui akan dimulai dari GBK Gate 10.

Aksi unjuk rasa ini diketahui diikuti oleh sejumlah organisasi yakni Perkumpulan Ubi Kayu Indonesia Provinsi lampung, Komite Aksi Hari Tani Nasional, BEM SI, Aliansi Rakyat Menggugat dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Perkuat Posisi di Jawa Barat, 23 Paskal Resmikan Ekstensi Baru dan Skyward Theme Park

Berikut isi 9 Tuntutan Perbaikan di Hari Tani Nasional 2025

1. Presiden & DPR segera jalankan Reforma Agraria: redistribusi tanah, selesaikan konflik agraria, kembangkan ekonomi sosial rakyat, bentuk Pansus untuk monitor pelaksanaan.

2. Percepat penyelesaian konflik agraria & redistribusi tanah: 1,76 juta ha LPRA, 7,35 juta ha tanah terlantar, 26,8 juta ha tanah dikuasai konglomerat, serta 20 ribu desa untuk Petani, Buruh Tani, Nelayan, Perempuan, Masyarakat Adat.

3. Bentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria langsung di bawah Presiden.

4. DPR & Presiden sahkan RUU Reforma Agraria, cabut UU Cipta Kerja, hentikan perampasan tanah & korporatisasi pangan, arahkan pembangunan sesuai Pasal 33 UUD 1945.

5. Penuhi hak atas perumahan layak bagi petani, nelayan, buruh, masyarakat miskin kota, termasuk perempuan.

6. Instruksikan POLRI–TNI hentikan represifitas di wilayah konflik agraria, bebaskan petani/masyarakat adat/aktivis yang dikriminalisasi, tarik TNI–POLRI dari program pangan nasional.

7. Hentikan izin/konsesi perkebunan, kehutanan, tambang yang sebabkan konflik & kerusakan alam, kembalikan tanah ke rakyat sesuai Reforma Agraria.

8. Reprioritaskan APBN/APBD untuk redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, infrastruktur, pertanian, permodalan, pupuk, subsidi, serta BUMDes/Badan Usaha Milik Rakyat.

9. Bangun industrialisasi berbasis Reforma Agraria (pertanian–perkebunan–perikanan–peternakan) untuk perkuat kedaulatan pangan & transformasi sosial di pedesaan.

Baca Juga: Mengapa Banyak Kasus Keracunan Akibat Makan Bergizi Gratis? Begini Analisa Guru Gembul

Selain itu dalam aksi unjuk rasa ini, setidaknya 24 Masalah structural Agraria digaungkan yakni:

1. Ketimpangan penguasaan tanah semakin parah.

2. Pengusiran warga desa dari tanah garapan, pemukiman, dan kampung.

3. Peningkatan & akumulasi konflik agraria.

4. Peningkatan represifitas POLRI–TNI.

5. Kementerian/Lembaga jadi pelestari konflik agraria.

6. Janji palsu Reforma Agraria.

7. Tidak ada redistribusi tanah.

8. Petani makin miskin, gurem, tak bertanah.

9. Tidak ada pembatasan penguasaan tanah oleh konglomerat.

10. Penertiban tanah terlantar tidak untuk rakyat.

11. Proyek swasta berlabel Proyek Strategis Nasional.

12. Tanah dimonopoli BUMN kebun & hutan.

13. Maraknya korupsi agraria & SDA.

14. Membentuk banyak lembaga baru untuk perampasan tanah.

15. Privatisasi pesisir & pulau kecil.

16. Mempermudah perluasan tambang, korbankan rakyat.

17. Sistem pangan militeritik & liberal.

18. Tidak ada jaminan hak atas tanah bagi perempuan, buruh, pemuda.

19. Ancaman kebebasan berserikat & berinovasi.

20. Bank Tanah merampas tanah rakyat.

21. Konversi tanah pertanian tidak terkendali.

22. Penyelewengan Hak Menguasai Negara & Hak Pengelolaan (HPL).

23. Industrialisasi pertanian-pedesaan jalan di tempat.

24. Pemborosan APBN/APBD untuk pejabat.***