AYOJAKARTA.COM - Menjadi provinsi pertama di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung secara resmi meluncurkan Modul Penerimaan Daerah (MPD) dalam acara Transformasi Digital Pendapatan DKI Jakarta yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).
Ibu kota DKI Jakarta diketahui mengadopsi mengadopsi sistem integrasi serupa Modul Penerimaan Negara (MPN) milik pemerintah pusat.
Peluncuran MPD ini melengkapi instrumen digitalisasi perpajakan Jakarta yang sebelumnya telah memiliki sistem E-Trapt dan Mobile Pajak Online (Pajol).
Baca Juga: Ramai Cuaca Ekstrem, DLH DKI Jakarta Berkomitmen Lindungi Lingkungan Hidup dengan 3 Pilar Ini
Dengan kehadiran MPD, seluruh sistem penerimaan daerah kini menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
"Kata kunci utamanya adalah kepercayaan. Selama Saudara-saudara sekalian percaya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kewajiban pajak yang diatur dalam undang-undang, dan uang itu digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan pembangunan di Jakarta, saya yakin ini akan memberikan kemudahan bagi kita semua," ujar Pramono.
Pramono pun memberikan jaminan keamanan data kepada wajib pajak dalam penggunaan sistem digital pajak ini. Sehingga para wajib pajak bisa menggunakan sistem tersebut dengan nyaman.
Ia pun menekankan pentingnya instrumen digitalisasi perpajakan untuk memberikan kemudahan para wajib pajak.
Baca Juga: 70.550 Jiwa Terbantu: BRI Distribusikan Sembako, Air Bersih, dan Obat-obatan
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memberikan berbagai keringanan pajak kepada para pelaku usaha dan masyarakat, termasuk di sektor hotel dan restoran.
Langkah ini diambil Pemprov DKI untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Maka untuk itu, mari kita bersama-sama untuk membangun kepercayaan ini. Bagi saya ini menjadi penting sekali," katanya.
Ia juga optimistis terhadap realisasi penerimaan pajak Jakarta di akhir tahun yang menunjukkan tren positif. Pramono berharap MPD menjadi mesin baru yang memperkuat kapasitas fiskal Jakarta.
Sebagai informasi MPD adalah sistem digital terpadu yang mengintegrasikan seluruh komponen penerimaan daerah.
Mulai dari pengelolaan data tagihan dari seluruh jenis pajak daerah, pencatatan transaksi pembayaran pajak, rekonsiliasi penerimaan dengan bank atau lembaga pembayaran, hingga analisa PAD melalui dashboard interaktif yang dapat dipantau secara real-time.***