AYOJAKARTA.COM - Rencana Pemprov DKI Jakarta membangun 11 rumah susun ( rusun ) mendapat dukungan dari Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk menambah ketersediaan hunian layak di tengah semakin terbatasnya lahan serta tingginya harga properti di ibu kota.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan pembangunan hunian vertikal perlu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses tempat tinggal dengan harga terjangkau.
Menurutnya, Jakarta sudah tidak memiliki banyak ruang untuk mengembangkan kawasan rumah tapak sehingga pembangunan rusun menjadi pilihan yang lebih realistis.

Ia pun berharap rusun ini dibangun sebanyak-banyak dengan skema non-APBD.
"Kita ingin rusun dibangun sebanyak-banyaknya. Kalau bisa dengan skema non-APBD tentu lebih baik, tetapi yang paling penting masyarakat memiliki akses terhadap rusun bersubsidi maupun rumah murah yang terjangkau," ujar Yuke.
Yuke juga mendorong Pemprov DKI untuk mempercepat revitalisasi rusun-rusun yang sudah tidak layak huni.
Seluruh bangunan, kata Yuke, perlu melalui evaluasi menyeluruh agar tetap aman dan nyaman bagi para penghuni.

"Kami juga meminta seluruh rusun yang ada dicek kelayakannya. Kalau memang harus direvitalisasi total, ya direvitalisasi total. Yang penting masyarakat bisa tinggal dengan nyaman dan aman," ungkapnya.
Selain itu, pengembangan konsep mixed use, yakni pembangunan rusun yang terintegrasi dengan fasilitas publik seperti pasar, gelanggang olahraga (GOR), maupun sarana umum lainnya juga mendapat dukungan dari DPRD.
Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
Menurut Yuke, pembangunan dan revitalisasi rusun harus menerapkan konsep bangunan ramah lingkungan (green building) sebagaimana telah diterapkan pada sejumlah proyek hunian vertikal baru di Jakarta.

Lebih lanjut, Yuke mengatakan, pihaknya juga mendorong pemerataan pembangunan rusun di lima wilayah administrasi Jakarta karena kebutuhan hunian dinilai masih tinggi dan penyebarannya belum merata.
Untuk mempercepat penyediaan rusun ini, ia meminta Pemprov DKI memanfaatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN.***