AYOJAKARTA.COM - Isu penolakan inovasi bahan bakar alternatif bernama Bobibos tengah ramai diperbincangkan publik.
Klaimnya tidak main-main. Bahan bakar buatan anak bangsa ini disebut memiliki angka oktan mendekati RON 98, setara dengan bahan bakar premium kelas atas seperti Pertamax Turbo.
Namun alih-alih dikembangkan di dalam negeri, proyek ini justru dikabarkan akan diproduksi di Timor Leste.
Hal ini memicu kritik tajam terhadap regulasi energi di Indonesia yang dinilai belum adaptif terhadap inovasi baru.
Bobibos disebut sebagai bahan bakar berbasis bioenergi yang dibuat dari bahan lokal seperti jerami, singkong, hingga limbah pertanian.
Secara konsep, ini sejalan dengan pengembangan Bioetanol yang telah lama diterapkan di berbagai negara.
Sebagai perbandingan, Brasil telah sukses menggunakan bioetanol sebagai bahan bakar utama melalui program E100 dan flex fuel.
Model ini memungkinkan kendaraan menggunakan campuran bensin dan etanol secara fleksibel.
Jika klaim Bobibos terbukti valid, Indonesia sejatinya memiliki potensi besar karena ketersediaan bahan baku yang melimpah dari sektor pertanian.
Salah satu hambatan utama yang disorot adalah regulasi energi nasional yang saat ini masih terbatas pada bioenergi berbasis sawit, tebu, dan aren.
Bahan seperti jerami belum masuk dalam kategori yang diakui, sehingga menyulitkan proses perizinan dan produksi massal.
Kondisi ini kontras dengan respons dari Timor Leste yang justru memberikan dukungan cepat, mulai dari penyediaan lahan, fasilitas produksi, hingga kerja sama investasi.
Bahkan, proyek ini disebut telah memasuki tahap penandatanganan kerja sama dan persiapan produksi awal.
Di sisi lain, pernyataan pejabat terkait ketergantungan impor energi juga ikut menjadi sorotan.
Indonesia memang banyak mengimpor BBM dari negara seperti Singapura, namun secara global pasokan tetap bergantung pada dinamika kawasan Timur Tengah.
Artinya, gejolak geopolitik tetap berpotensi berdampak pada harga dan ketersediaan energi nasional.
Situasi ini memperkuat argumen bahwa inovasi energi lokal seperti Bobibos seharusnya mendapat ruang pengembangan lebih besar sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.
Kasus Bobibos kembali memunculkan pertanyaan klasik, apakah Indonesia siap menjadi negara berbasis inovasi, atau masih terjebak dalam birokrasi yang kompleks?
Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, peluang menghadirkan bahan bakar alternatif seharusnya menjadi momentum strategis, bukan justru terhambat regulasi.
Jika tidak segera direspons, bukan tidak mungkin inovasi serupa akan terus “hijrah” ke negara lain yang lebih siap menerima dan mengembangkannya.***