AYOJAKARTA.COM - Pernyataan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang juga terdakwa pembunuhan Brigadir J, berdampak serius.
Pernyataan pada Selasa, 22 November 2022 tersebut terkait adanya surat laporan penyelidikan uang hasil tambang ilegal yang melibatkan oknum petinggi Polri.
Semua bermula dari beredarnya video seorang mantan anggota Polri, Aiptu Ismail Bolong yang mengaku sering menyetor uang koordinasi ke Kabareskrim.
Tidak tanggung-tanggung, uang suap atau gratifikasi tersebut mencapai angka 6 miliar rupiah yang dilakukan secara bertahap.
Dalam pengakuannya, Ismail Bolong menjelaskan uang suap tersebut ia serahkan sebagai biaya koordinasi bagi oknum petinggi Polri.
“Apakah betul Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan soal tambang ilegal di Kaltim, Pak?” tanya awak media diluar persidangan.
“Silakan ditanyakan ke pejabat yang berwenang, karena suratnya sudah ada,” jawab Ferdy Sambo dengan kedua tangan terpasung borgol.
Pernyatan senada dari mantan Karopaminal Hendra Kurniawan terkait uang gratifikasi hasil tambang ilegal, membuat rasa curiga publik terusik.
Pasalnya dampak dari pernyataan dua mantan petinggi Satgassus Merah Putih tersebut mulai menyeret nama Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim.
Baca Juga: Babak Baru Perang Bintang di Mafia Tambang: Kabareskrim Komjen Agus Andrianto vs Ferdy Sambo Dkk
Sehubungan dengan pernyataan Ferdy Sambo serta Hendra Kurniawan tersebut, Agus Andrianto segera melakukan sanggahan.
“Kenapa kok dilepas sama mereka kalau waktu itu benar, keterangan saja tidak cukup, apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa,” ujar Agus Andrianto.
Dalam video lanjutan, Ismail Bolong memberikan pernyataan bahwa dirinya berada dibawah tekanan Hendra Kurniawan saat merekam video.
Baca Juga: Perang Bintang Polri, Ferdy Sambo Akui Kabareskrim Terlibat Dugaan Tambang Ilegal
“Jangan-jangan mereka yang sudah terima dengan tidak meneruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu.” tambah Kabareskrim berpangkat bintang tiga tersebut.
Menanggapi perseteruan antara Ferdy Sambo serta Agus Andrianto, mantan Kabareskrim periode tahun 2008 -2009, ikut bicara.
“Kita jangan terseret oleh pengalihan isu, seolah-olah ini adalah politik perebutan kekuasaan atau balas dendam,” ujar Susno Duadji.
Ia juga menambahkan agar masyarakat tidak melupakan esensi dasar yang menjadi akar permasalahan.
“Ini persoalan hukum kasus suap, benar atau tidak isi laporan surat yang dilaporkan sejak bulan Februari; itulah letak persoalannya,” jelasnya lagi.
Susno juga berharap agar Menkopolhukam, Mahfud MD yang berperan mengkoordinir Polri untuk ikut mendorong perbaikan citra Polri.
Sebagaimana dirinya sudah berperan banyak dalam kasus tewasnya Brigadir J yang menjadikan Ferdy Sambo terdakwa.
Demikian seperti dikutip Ayojakarta dari kanal Youtube Jurnal99 pada Senin 28 November 2022. ***