Perang Bintang Polri, Ferdy Sambo Akui Kabareskrim Terlibat Dugaan Tambang Ilegal

AYOJAKARTA.COM -- Perang bintang di tubuh Polri makin memanas. Mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri seolah menjadi titik awal banyak skandal.

Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo baru-baru ini mengakui bahwa Kabareskrim terlibat dalam dugaan tambang ilegal.

Kendati pun, suami dari Putri Chandrawathi itu tak menyebutkan secara detail apa peran Kabareskrim.

• Baca Juga: Tega! Ridwan Soplanit Ungkap Ferdy Sambo Jalankan Operasi Senyap untuk Menutupi Kejahatannya Pada Brigadir J
• Baca Juga: Ridwan Soplanit Ungkap Intervensi Ferdy Sambo saat Olah TKP, Dilarang Terlalu Keras Menginterogasi Bharada E!
• Baca Juga: Ridwan Soplanit Akui Ada Intervensi dari Ferdy Sambo saat Olah TKP, dari Tak Boleh Ramai-ramai hingga Larangan

Diberitakan manado.suara.com, isu perang bintang ini semakin banyak dibicarakan setelah Sambo mengaku meneken surat penyelidikan dugaan keterlibatan Kabareskrim di kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur.

Disebutkan bahwa Sambo menandatangani surat tersebut ketika masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

"Ya sudah benar, kan ada suratnya," kata Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 22 November 2022.

• Baca Juga: Soal Aliran Dana Rekening Brigadir J ke Bripka RR, Ferdy Sambo Tegas Bicara dengan Alis Terangkat: Uang Saya!
• Baca Juga: Warganet Curiga Ferdy Sambo-Putri Candrawathi Akan Susun Skenario Baru dalam Persidangan Karena Hal Ini

Hanya saja Sambo tidak mengungkap detail proses penyelidikan tersebut. Polisi yang terakhir berpangkat bintang dua tersebut juga tak menyampaikan detail peran Agus maupun oknum-oknum polisi lain.

"Tanya (saja) ke pejabat yang berwenang, kan suratnya sudah ada," beber Sambo lebih lanjut.

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebut dugaan bisnis tambang ilegal di Kaltim sudah ditangani oleh Propam Polri dan Bareskrim Polri.

Pihak Propam Polri juga telah mengirimkan surat ke Kapolri dengan nomor R/1253/IV/WAS.2.4./2022/DIVPROPAM tertanggal 7 April 2022.

• Baca Juga: Irjen Krishna Murti Beri Ultimatum hingga Ancam Nyatakan Perang, Ferdy Sambo Ketakutan, Benarkah?

Terdapat beberapa poin yang disimpulkan, seperti tertera di surat tersebut. Salah satunya adalah dugaan pengelolaan uang koordinasi dari pengusaha tambang batu bara ilegal di wilayah hukum Kaltim secara satu pintu melalui Dirreskrimsus Polda Kaltim.

Uang koordinasi itu kemudian disebut dibagikan kepada Kapolda, Wakapolda, Irwasda, Dirintelkam, Dirpolairud, serta Kapolres yang wilayahnya terdapat kegiatan penambangan batu bara ilegal.

Kemudian ada pula penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha tambang batu bara ilegal kepada Kombes Pol BH (saat menjabat Kasubdit V Dittipider Bareskrim) dan Komjen Pol AA selaku Kabareskrim Polri. Uang itu disebut untuk kepentingan dinas yang tidak didukung oleh anggaran.*** (manado.suara.com)