AYOJAKARTA.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara terkait susu yang ada di program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut tidak menggunakan susu dengan bahan baku lokal sepenuhnya.
Sebagai informasi, program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo-Gibran kini sedang menjadi sorotan dengan berbagai kasus dugaan keracunan.
Kini, pemberian susu tidak 100 persen lokal pun menjadi sorotan.
Baca Juga: UMP 2026 Hanya Naik 6,5 Persen, Serikat Buruh Ancam Lakukan Aksi Mogok Massal hingga Unjuk Rasa
Dikutip ayojakarta.com dari situs BGN, Prof. Epi Taufik selaku Tim Pakar Bidang Susu Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Guru Besar Ilmu dan Teknologi Susu, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) menjelaskan bahwa produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) masih jauh di bawah kebutuhan nasional.
“Sebelum MBG, kebutuhan susu Indonesia sekitar 4,7 juta ton per tahun. Dengan MBG, kebutuhan naik menjadi lebih dari 8 juta ton. Padahal produksi lokal baru sekitar satu juta ton per tahun. Jadi, kalau kita paksa 100 persen lokal, stok susu nasional langsung habis,” pungkasnya.
Karena keterbatasan stok, komposisi susu MBG pun hanya 20 persen susu segar lokal dan akan terus meningkat.
Walaupun begitu, formulasi susunya tetap sesuai dengan Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2023, sehingga anak-anak tetap memperoleh manfaat gizi optimal.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati melihat program MBG ini hadir sebagai pintu kebangkitan industri susu nasional.
Dengan adanya pasar besar dan tetap dari pemerintah, peternak lokal akan memiliki jaminan penyerapan hasil produksi yang selama ini sulit mereka dapatkan.
Tidak terlalu memusingkan persenan kandungan susu lokal yang ada di program MBG, Khairul lebih memfokuskan pada penciptaan pasar domestik bagi susu lokal.
“Ini bukan soal berapa persen sekarang, tapi bagaimana kita memulai. MBG menciptakan pasar domestik yang kuat bagi susu lokal. Begitu peternak siap, kandungan lokal pasti naik,” katanya optimistis.
Dengan adanya program MBG, BGN diketahui telah menyusun peta jalan peningkatan produksi susu nasional 2025–2029, termasuk program peningkatan populasi sapi perah, modernisasi peternakan lokal, serta kerja sama antar daerah penghasil susu.***