AYOJAKARTA.COM - Pro dan kontra usulan nama mantan Presiden Soeharto yang kembali digaungkan mendapat gelar pahlawan di tahun 2025, jelang Hari Pahlawan 10 November.
Hal ini bermula dari usulan Kemensos yang memasukan nama Soeharto dalam jajaran gelar pahlawan nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan gelar pahlawan Soeharto akan diputuskan sebelum 10 November.
Mensos pun diketahui siap menerima masukan dari berbagai kalangan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini.
"Kepada mereka yang menolak saya sudah pernah ketemu, pernah diskusi sebelumnya, kita dengarkan..," ujarnya.
Walaupun begitu nama Soeharto tetap masuk dalam usulan karena sudah memenuhi syarat formal karena itu diusulkan ke Dewan Gelar Pahlawan.
Gelar Pahlawan Soeharto
Nama Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan bukan pertama kali diusulkan.
Dikutip ayojakarta.com dari berbagai sumber, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menyebutkan nama Soeharto sudah 3 kali diusulkan.
Hal ini disampaikan Fadli Zon usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Rabu, 5 November 2025.
Lebih lanju, ia menyebutkan bahwa Soeharto sudah memenuhi syarat gelar pahlawan nasional.
Baca Juga: Diduga Lalai Verifikasi, TAPD Palembang Terancam Tanggung Jawab Kerugian Rp39,8 Miliar
"Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat," pungkas dikutip dari YouTube KompasTV
Fadli Zon menyebutkan jasa Soeharto ketika memimpin serangan umum pada 1 Maret 1949 mejnjadi salah satu tolak ukur keberhasilan.
Sebagai informasi, pada hari ini Kamis, 6 November 2025 sedang diadakan aksi unjuk rasa di DKI Jakarta untuk mendesak Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan (GTK) Fadli Zon untuk segera menghapus nama Soeharto dari usulan pemberian gelar pahlawan nasional.
Selama 32 tahun pemerintahan, Soeharto terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta dugaan KKN.***