News

Tanggapi Rencana Prabowo jadi Mediator Konflik AS, Israel, dan Iran, Jusuf Kalla: Indonesia Tidak Setara...

Oleh: Desi Kris Senin 02 Mar 2026, 21:41 WIB
Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) (Sumber: Instagram @husainabdullah1)

AYOJAKARTA.COM - Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang siap menjadi mediator dalam konflik Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Dalam pernyataannya, JK meragukan langkah tersebut.

Sebab, JK melihat dari posisi Indonesia yang tidak setara dengan AS.

Bahkan , JK menilai jika peran Indonesia jadi penengah dalam konflik global ini justru menjadi sulit.

Baca Juga: 5 Momen Bersejarah Try Sutrisno Saat Menjabat sebagai Pangab dan Wakil Presiden

Di sisi lain, JK juga menyoroti perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan AS.

Perjanjian tersebut dinilainya tidak seimbang dan bisa merugikan Indonesia.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia belum setara atau sejajar dengan AS.

"Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini?" ujar JK.

Baca Juga: Ternyata Presiden Prabowo Pernah Prediksi Konflik AS-Iran, Bisa Picu Perang Dunia III: Sangat Berbahaya, Ini Tidak Main-main!

Lebih lanjut, JK mengatakan jika mediator dalam konflik besar ini harusnya punya posisi tawar yang kuat dan diakui pihak-pihak yang berkonflik.

Namun demikian, JK menilai jika rencana Prabowo bukan langkah yang salah.

Sebelumnya, rencana Prabowo ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Kemenlu menyatakan bahwa Presiden menyampaikan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog untuk dapat menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak.

Baca Juga: Ramah Disabilitas, Pramono Anung Resmikan Revitalisasi JPO Sarinah Terintegrasi Halte Transjakarta MH Thamrin

Sementara itu, Dubes Iran untuk RI, Mohammad Boroujerdi, menyambut baik rencana Presiden Prabowo untuk menjadi mediator atas konflik yang terjadi.

Namun, hingga kini Boroujerdi mengatakan belum ada tindak lanjut atau komunikasi lebih lanjut dari Pemerintah Indonesia.***

Reporter Desi Kris
Editor Desi Kris