AYOJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengevaluasi partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Hal ini disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda, usai mengikuti diskusi bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut menyoroti dampak eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta implikasinya terhadap keberlangsungan dan kredibilitas BoP.
Sebagai informasi, Prabowo diketahui mengundang sejumlah tokoh senior, mulai dari mantan presiden, mantan wakil presiden, hingga para eks Menteri Luar Negeri untuk berdialog mengenai sikap Indonesia dalam menghadapi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menlu RI periode 2001–2009 itu menyebutkan bahwa Presiden Prabowo membuka kemungkinan evaluasi menyeluruh terhadap keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, mengingat dinamika situasi global yang terus berkembang.
Evaluasi itu, lanjutnya, mencakup aspek pendanaan, kontribusi iuran keanggotaan, hingga potensi pengiriman personel atau pasukan Indonesia dalam misi yang dijalankan BoP.
"Presiden menyatakan kita akan menilai sejauh mana BoP tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar," ujar Hassan, dikutip AYOJAKARTA.COM dari berbagai sumber pada Rabu, 4 Maret 2026.
Baca Juga: Connie Bakrie Bongkar Kejanggalan Board of Peace, Singgung Soal Iuran Rp17 Triliun Hingga Nasib TNI
Apa Itu Board of Peace (BoP)?
Board of Peace (BoP) merupakan inisiatif forum internasional yang digagas Amerika Serikat dengan tujuan memperkuat kerja sama multilateral dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global, khususnya di kawasan rawan konflik.
Secara umum, visi BoP adalah menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil melalui pendekatan diplomasi, pencegahan konflik, serta kerja sama keamanan kolektif.
Adapun misinya meliputi:
- Mendorong dialog damai antarnegara yang berkonflik.
- Menginisiasi mediasi dan rekonsiliasi di wilayah krisis.
- Menggalang dukungan pendanaan internasional untuk misi perdamaian.
- Mengirimkan misi pengamat maupun pasukan penjaga perdamaian bila diperlukan.
Baca Juga: Bukan Hanya Transjakarta, Pemprov DKI Gratiskan Layanan Transjabodetabek saat Idul Fitri 2026!
Dalam mekanismenya, negara anggota BoP diwajibkan memberikan kontribusi berupa iuran pendanaan yang besarannya disesuaikan dengan kapasitas ekonomi masing-masing negara.
Selain itu, anggota juga dapat diminta berpartisipasi dalam bentuk dukungan logistik, diplomatik, maupun personel untuk mendukung operasi perdamaian.
Namun, situasi geopolitik yang memanas, khususnya konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran, dinilai berpotensi memengaruhi netralitas dan efektivitas forum tersebut.
Karena itu, pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali manfaat strategis serta kesesuaian partisipasi dalam BoP dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia.***