Connie Bakrie Bongkar Kejanggalan Board of Peace, Singgung Soal Iuran Rp17 Triliun Hingga Nasib TNI

AYOJAKARTA.COM - Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Donald Trump memicu pro dan kontra.

Pakar militer, Connie Rahakundini Bakrie secara terbuka membongkar sejumlah kejanggalan dalam struktur dan arah kebijakan dewan tersebut.

Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Connie menilai BoP sejak awal sudah sarat kontroversi.

“BOP ini dari awal memang sudah heboh kontroversi. Pertama, Palestinanya enggak ada di situ. Kamu menamakan diri Board of Peace tapi Palestinanya enggak ada, itu sudah tanda merah,” tegas wanita yang menjadi pakar militer tersebut.

Ia juga menyoroti absennya kekuatan besar seperti Rusia dan China. Menurutnya, ketidakhadiran dua negara tersebut menunjukkan adanya keraguan global terhadap netralitas BoP.

“Mereka menunggu. Mau lihat ini benar peace atau dipakai kendaraan oleh Amerika Serikat,” ujarnya.

Connie Rahakundini Bakrie bahkan mengaitkan dinamika BoP dengan eskalasi serangan Israel terhadap Iran yang didukung Amerika.

Ia menyebut ada figur penting dalam BoP yang juga hadir dalam pembahasan strategi serangan tersebut.

“Artinya pihak Amerika memang support habis serangan ini. Pertanyaannya, board of peace ini jadi enggak netral?” katanya.

Selain isu netralitas, Connie mengungkap kekhawatiran soal beban finansial Indonesia.

Berdasarkan skema yang ditawarkan, anggota permanen BoP diwajibkan membayar iuran sekitar US$1 miliar atau setara Rp17 triliun per tahun.

“Mungkin Presiden terjebak ketika masuk ke BOP, tiba-tiba dikenakan Rp17 triliun dan itu iuran tahunan. Artinya enggak cuma satu kali,” ujarnya.

Selanjutnya, pakar militer berusia 61 tahun tersebut lebih mengkhawatirkan potensi pembentukan pasukan BoP yang melibatkan TNI.

“Kita menjadi pembentuk tentara BOP, which is menurut aku bahaya untuk TNI,” katanya.

Ia menjelaskan, berbeda dengan misi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat dan sistem komando jelas, BoP merupakan struktur baru yang dibentuk oleh board, bukan negara atau lembaga multilateral resmi.

“Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Sistemnya belum jelas,” tegas Connie.

Menurutnya, kawasan seperti Gaza atau Teluk sangat volatil. “Yang tadinya bantuan kemanusiaan, dalam hitungan detik bisa berubah jadi security alert,” jelasnya.

Connie mengingatkan agar Indonesia berhati-hati. Ia menilai prioritas pemerintah seharusnya tetap fokus pada kepentingan nasional sebelum terlibat terlalu jauh dalam konfigurasi geopolitik yang belum jelas arah dan akuntabilitasnya.***