News

Tak Hanya Kebijakan WFH, Pemerintah Wacanakan Terapkan Sekolah Daring Demi Hemat Energi

Oleh: Desi Kris Minggu 22 Mar 2026, 19:57 WIB
Ilustrasi. Sekolah Daring (Sumber: klikdokter.com)

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah wacanakan kebijakan baru dalam rangka efisiensi energi nasional.

Salah satunya yakni dengan mewacanakan penerapan sekolah daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Kebijakan ini melengkapi langkah sebelumnya yang mendorong penerapan work from home (WFH) bagi ASN dan pegawai swasta.

Seperti diketahui, lonjakan harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah berimbas pada melonjaknya harga minyak menjadi USD 100 per barel.

Baca Juga: Demi Hindari Kepadatan Puncak Arus Balik, Pemerintah Imbau Perjalanan Pemudik dari Kampung pada 25-27 Maret 2026

Hal ini pun langsung direspons cepat oleh Pemerintah.

Pemerintah mewacanakan dan mengkaji sekolah daring yang rencananya akan dimulai April 2026.

Kebijakan ini akan diterapkan dengan penyesuaian kembali sistem kegiatan online atau daring proses belajar untuk siswa.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.

Baca Juga: Hemat BBM, Pemerintah Siap Kaji WFH 1 Hari dalam Seminggu, Berlaku untuk ASN dan Swasta

Pratikno mengatakan bahwa strategi efisiensi ini akan menyasar operasional gedung perkantoran dan sekolah.

Menurutnya, husus sektor pendidikan metode pembelajaran akan dikembalikan pada sistem kombinasi antara online dan luring (offline).

Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan tiap mata pelajaran.

Namun, ia menjamin bahwa langkah efisiensi ini tidak akan mengorbankan kualitas pendidikan atau menurunkan standar pelayanan publik secara umum.

Bahkan Pratikno mencotohkan kebijakan ini yang sempat diterapkan saat pandemi Covid 19.

Baca Juga: Gubernur Pramono Siap Gelar Halalbihalal di Lapangan Banteng, Ini Jadwalnya

Saat itu, penyesuaian metode pembelajaran sekolah juga dilakukan melalui kombinasi daring dan luring.

Tentunya, sebelum kebijakan ini diterapkan pemerintah perlu berdiskusi dengan berbagai pihak untuk dilibatkan dalam proses kajian, termasuk kementerian terkait, pakar pendidikan, serta perwakilan masyarakat.***

Reporter Desi Kris
Editor Desi Kris