AYOJAKARTA.COM - Mendekati pemilihan umum (pemilu) yang tinggal menghitung hari, hadir sebuah film dokumenter ‘Dirty Vote’.
Film Dirty Vote ini mendesain dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah politisi.
Dalam film dokumenterDirty Vote tersebut terlihat lebih condong menyoroti pencalonan paslon Prabowo – Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ikut buka suara dan menyoroti beberapa pernyataan dalam film dokumenter tersebut.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengatakan bahwa dirinya merasa bahwa dalam film itu memiliki niat untuk menggradasikan pemilu.
Menurutnya pernyataan yang diungkapkan oleh ketiga ahli tata hukum negara yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari merupakan narasi yang tidak mendasar.
“Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan sebagian besar sikap rakyat,” katanya, dikutip dari Youtube Kompas TV, Senin, 12 Februari 2024.
Oleh sebab itu, Habiburokhman berharap agar rakyat tidak terhasut dan terprovokasi dengan kebohongan dalam film dokumenter tersebut.
Tak hanya itu, Habiburokhman juga menyoroti tiga pendapat yang diungkapkan dalam film ‘Dirty Vote’ itu.
Pertama adanya pernyataan Feri Amsari yang mengatakan penunjukkan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi.
Baca Juga: Tanggapi Film Dokumenter Dirty Vote, TKN Prabowo-Gibran Sebut Sengaja Diluncurkan di Masa Tenang
Dikaitkan dengan DPT 140 juta suara yang lebih dari setengah jumlah pemilih di Indonesia.
“Narasi ini sangat tidak ilmiah dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencerna,” ungkapnya.
Kedua, pernyataan mengenai alasan Bivitri Susanti yang bersedia terlibat karena ingin masyarakat paham adanya kecurangan yang luar biasa dalam pemilu.
Menurut TKN Prabowo-Gibran pernyataan dari Bivitri Susanti tersebut tidak mendasar, dan tidak disebutkan secara gamblang kecurangan mana yang dimaksud.
Ketiga, pernyataan dari Zainal Arifin Mochtar mengenai aksi kepala desa yang digunakan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu.
“Jadi saya pikir sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang, karena cara-cara yang fair secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan,” tandas Habiburokhman.
Seperti yang diketahui, film dokumenter ‘Dirty Vote’ resmi dirilis pada tanggal 11 Februari 2024, dan disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.
Film yang berdurasi 1 jam 57 menit ini telah menghebohkan dan menjadi trending topik di berbagai platform media sosial.***