AYOJAJARTA.COM -- Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Keuangan pada awal Maret 2025, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan kondisi pelaksanaan APBN 2025, dengan fokus pada dua bulan pertama tahun ini.
Menkeu menyampaikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBN 2025 telah mengacu pada postur anggaran yang disetujui oleh DPR.
APBN 2025 ini juga menjadi instrumen penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa data pelaksanaan APBN untuk bulan Januari dan Februari masih menunjukkan ketidakstabilan.
Hal ini disebabkan karena dinamika kondisi ekonomi global dan berbagai disrupsi, seperti kebijakan unilateral dari Presiden Amerika Serikat yang telah mempengaruhi nilai tukar rupiah dan yield surat berharga negara.
Oleh sebab itu, pihak kementerian memilih untuk menunggu hingga data menjadi lebih stabil agar laporan akhir pelaksanaan APBN dapat disajikan secara komparatif tanpa salah interpretasi.
Dalam penyampaian paparan, beberapa asumsi makroekonomi digunakan sebagai dasar penyusunan APBN 2025, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.000 per dolar, yield SBN 10 tahun di angka 7%, dan harga minyak sebesar US$82 per barel.
Baca Juga: Kapan THR ASN Lebaran 2025 Dicairkan? Begini Sinyal dari Kemenkeu Sri Mulyani
Meskipun asumsi ini menjadi pedoman, realisasi dua bulan pertama menunjukkan adanya deviasi di beberapa sektor.
Misalnya, realisasi nilai tukar mencapai Rp16.340 per dolar pada akhir Februari, dengan yield SBN yang sedikit menyimpang dari target asumsi.
Dari sisi pendapatan, realisasi hingga akhir Februari mencatat total penerimaan negara sebesar Rp16,9 triliun.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp240,4 triliun, sementara bea dan cukai menyumbang Rp50,2 triliun.
Baca Juga: Benarkah THR PNS 2025 Cair 3 Minggu sebelum Lebaran? Simak Penjelasan dari Sri Mulyani
Penerimaan non pajak (PNBP) juga telah mengumpulkan Rp76,4 triliun, masing-masing belum mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dalam undang-undang APBN 2024.
Pada sisi belanja, realisasi hingga akhir Februari menunjukkan pencapaian belanja negara sebesar Rp348,1 triliun.
Belanja pemerintah pusat, belanja kementerian dan lembaga, serta belanja non-kl diikuti oleh percepatan transfer ke daerah yang telah mencapai Rp136,6 triliun.
Secara keseluruhan, kondisi ini menghasilkan defisit aktual sebesar Rp1,2 triliun atau sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun APBN 2025 sendiri disusun dengan target defisit mencapai Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.
Baca Juga: Kemendikti Saintek dan Sri Mulyani Ungkap Dampak Efisiensi Anggaran terhadap UKT dan KIP Kuliah
Untuk pembiayaan, realisasi sampai akhir Februari mencapai Rp220,1 triliun, yang merupakan 35,7% dari total target pembiayaan tahunan.
Para pejabat menyampaikan bahwa data pembiayaan yang sudah tercapai di dua bulan pertama merupakan indikasi adanya perencanaan pembiayaan yang cukup front loading, meskipun tantangan dari kondisi global tetap harus diantisipasi.
Dalam paparan tersebut, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa situasi ekonomi global sedang mengalami pergeseran besar menuju “new economic order”.
Di mana aturan perdagangan dan investasi tidak lagi sepenuhnya berdasarkan multilateralisme, melainkan juga terpengaruh oleh pendekatan unilateral dari beberapa negara besar.
Baca Juga: Benarkah Gaji ke 13 dan THR PNS Dibatalkan? Cek Jawaban dari Sri Mulyani dan Rini Widyantini
Hal ini turut memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia, terutama terkait dinamika nilai tukar dan harga minyak yang berfluktuasi.
Meskipun menghadapi ketidakpastian dan dinamika yang tinggi, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus memantau, mengantisipasi, dan menyesuaikan pelaksanaan APBN 2025 demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menkeu juga menegaskan bahwa laporan komprehensif mengenai pelaksanaan APBN akan diberikan setelah data dianggap cukup stabil untuk dijadikan dasar evaluasi.
Dengan demikian, meskipun APBN 2025 menunjukkan defisit ringan pada awal tahun, langkah-langkah penyesuaian dan kebijakan fiskal yang fleksibel diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Lebih lanjut, serta menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global yang terus berubah.***