AYOJAKARTA.COM - Negara produsen minyak terbesar di Afrika, Nigeria, tengah menghadapi krisis energi yang paradoksal.
Di saat konflik Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak global, kehadiran kilang raksasa Dangote Petroleum Refinery justru belum mampu meredam kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Kilang dengan kapasitas 650.000 barel per hari itu sebelumnya digadang-gadang menjadi solusi ketergantungan impor BBM Nigeria.
Bahkan, proyek ini diharapkan mampu mengubah Nigeria menjadi eksportir produk olahan minyak. Namun realitas berkata lain.
Sejak konflik yang melibatkan Iran dan blok Barat memanas, distribusi energi global terganggu, terutama di Selat Hormuz yang menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan energi dunia.
Dampaknya, harga minyak dunia melonjak hingga di atas 100 dolar per barel.
Kondisi ini memukul Nigeria secara langsung. Meski kaya minyak mentah, kilang Dangote masih bergantung pada impor bahan baku karena keterbatasan pasokan domestik.
Model pembiayaan yang melibatkan utang dan kontrak ekspor membuat sebagian besar produksi minyak Nigeria dialokasikan untuk membayar kewajiban kepada perusahaan energi global.
Akibatnya, kilang tersebut harus membeli minyak mentah dengan harga tinggi di pasar internasional.
Situasi ini membuat harga BBM dalam negeri ikut melonjak tajam hingga 65 persen,kenaikan tertinggi di antara negara-negara Afrika besar.
Kebijakan pemerintah juga memperparah situasi. Sejak Bola Tinubu mencabut subsidi BBM pada 2023, harga bahan bakar sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.
Tanpa bantalan subsidi, masyarakat langsung merasakan dampak kenaikan harga global.
Di kota Lagos, harga BBM kini mencapai sekitar 1.400 naira per liter atau sekitar Rp17.212, rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Kenaikan ini memicu efek domino, mulai dari lonjakan biaya transportasi hingga harga pangan yang ikut meroket.
“Harga ikan dan ayam sudah dua kali lipat. Pelanggan mengeluh, penjualan turun, dan kami kesulitan membeli stok,” ujar seorang pedagang lokal, menggambarkan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, dilansir dari Reuters.
Krisis ini semakin kompleks karena Nigeria tidak memiliki cadangan strategis energi.
Tanpa stok penyangga, negara ini sangat rentan terhadap guncangan harga global dan gangguan pasokan.
Di sisi lain, pemerintah tetap bersikukuh tidak akan kembali ke kebijakan subsidi.
Fokus diarahkan pada adaptasi pasar dan bantuan terbatas, seperti subsidi transportasi sementara di beberapa wilayah.
Fenomena ini menjadi ironi besar, karena negara kaya sumber daya justru kesulitan memenuhi kebutuhan energi domestiknya.
Tanpa reformasi struktural dan stabilitas global, tekanan ekonomi di Nigeria diperkirakan akan terus berlanjut, bahkan berpotensi memicu krisis sosial yang lebih luas.***