AYOJAKARTA.COM-- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan bahwa dirinya menolak untuk memakai buzzer atau penambahan follower medsos dalam melakukan komunikasi di sosial media.
"Ada yang menyarankan, saya menolak. Biarkan saya seperti ini saja,” kata dia dalam pembukaan diskusi Executive Breakfast Meeting dengan judul "Riah Riuh Komunikasi" di Tribrata Hall, Jakarta Selatan, Senin 26 Januari 2026.
Bahkan, dengan komunikasi yang natural kata Pramono, dirinya bisa meraih 50,07%, dari awalnya ketika di survei hanya 0,1%.
“Ya saya juga tidak anti kritik, saat banjir saja saya malah urus The Jak, ini pasti ada kritik. Tidak apa, tetapi saya juga terus bekerja mengeruk kali,” terang dia.
Pramono menegaskan pentingnya komunikasi sebagai ruang dialog intensif. Ketua Dewan Pembina IKA Fikom Unpad itu mengatakan bahwa seharusnya komunikasi bisa menjadi ruang dialog yang terbuka dan dua arah.
Komunikasi bukan hanya sebagai publikasi semata melainkan sebagai ruang dialog yang intensif. Pemerintah DKI Jakarta misalnya telah menjalankan ruang dialog bagi publik dengan menerapkan komunikasi yang efektif agar masyarakat bisa melihat cara kerja Pemda tanpa bantuan buzzer.
Baca Juga: Pemprov DKI akan Revitalisasi Ragunan, DPRD: Harga Tiket Harus Tetap Terjangkau
"Terutama bagi pejabat, komunikasi itu jangan dianggap sebagai publikasi saja, komunikasi itu harus menjadi ruang dialog yang terbuka dengan orang dalam," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa dalam komunikasi terutama bidang birokrat, apa yang ingin disampaikan harus transparan kepada publik. Hal itu ia lakukan saat ini selama memimpin Jakarta.
"Komunikasi itu kan pilihan, memiliki ruang depan dan belakang, buat saya antara ruang depan dan belakang itu harus sama dan itu yang saya lakukan saat memimpin Jakarta saat ini," tegasnya.
Baca Juga: Verifikasi KJP Plus Tahap I Tahun 2026 Telah Dibuka, Khusus untuk Penerima Eksisting
Analis komunikasi politik yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IKA Fikom Unpad Hendri Satrio menjelaskan bahwa buku Riah Riuh Komunikasi ditulis sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden.
"Semua dalam buku ini membahas sudut pandang saya melihat beberapa hal di Indonesia dari sisi komunikasi, dan pada akhirnya sepakat kita bahas di sini untuk mengawali EBM IKA Fikom Unpad di tahun 2026," kata Hensa.
Rocky Gerung Analis Politik yang juga hadir sebagai pembicara pada acara ini memberikan pandangan lain soal komunikasi.
Baca Juga: Rano Karno Resmikan Digital Lounge Jakhabitat! Intip Fasilitas Apa yang Bisa Warga DKI Dapatkan...
Menurutnya, komunikasi harusnya menjadi cara untuk berargumen dan menyamakan pendapat, terutama dalam bernegara.
"Komunikasi kan artinya mengaktifkan reason untuk memperoleh kesamaan argumentasi," kata Rocky.
Sementara itu, Tenaga Ahli Kemenhan Sabrang Mowo Damar Panuluh berpendapat bahwa komunikasi itu tidak hanya sekedar reaktif namun juga memiliki fakta yang akan disampaikan di dalamnya.
Di samping itu, ia juga mewajarkan jika komunikasi bukan alat yang dapat memuaskan semua pihak.
"Komunikasi memang bukan alat untuk memuaskan semua pihak, mungkin saja itu salah satu utilitinya, tapi utilitas utamanya kan menyampaikan informasi satu sama sama lain," kata Sabrang.
Penulis Maman Suherman berpendapat, komunikasi seharusnya menjadi alat bagi satu pihak untuk mendengar lebih dalam ke pihak-pihak yang selama ini tidak terdengar suaranya.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem, Dinkes DKI Jakarta Imbau Potensi Flu Musiman di Ibu Kota!
Ia mencontohkan selama ini pejabat publik kerap kali di cap tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak viral.
Menurutnya, pejabat pun juga bisa memanfaatkan komunikasi untuk mendengar lebih dalam keluhan masyarakat.
"Komunikasi harus mulai mendengar yang tidak viral, karena kalau hanya ikut yang viral akan selamanya kita hanya mengikuti tren-tren di media sosial," kata Maman.