AYOJAKARTA.COM - Pakar militer dan analis geopolitik, Connie Rahakundini Bakrie, mengkritik keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang menurutnya kini berpotensi berubah menjadi “Board of War”.
Dalam percakapan di podcast Denny Sumargo, Connie menyoroti risiko strategis dan dampak politik yang bisa muncul dari keterlibatan Indonesia dalam forum internasional ini.
Menurut wanita yang kini menjadi pakar militer itu, awalnya keikutsertaan Indonesia di BoP dimaksudkan untuk diplomasi dan perdamaian.
Namun, perkembangan terakhir justru melibatkan pembentukan tentara yang membuat posisi Indonesia rawan.
“Masalahnya di BOP ini melahirkan tentara. Nah gilanya, Indonesia baru saja bicara bikin Rp17 triliun. Kalau dihitung, itu 40% dari total troops,” ujarnya.
Hal ini, menurut Connie Rahakundini Bakrie, secara otomatis menempatkan Indonesia dalam jalur politik negara-negara Global North.
Ia menekankan bahwa niat baik pemerintah sebagai mediator tidak seharusnya membuat Indonesia mengambil peran yang melebihi kapasitasnya.
“Presiden niatnya baik, tapi kamu enggak bisa jadi moderator, mediator di rumah orang, padahal rumah sendiri belum beres,” kata Connie.
Ia menyoroti bahwa seharusnya fokus Indonesia tetap pada isu domestik yang membutuhkan perhatian, seperti pembangunan daerah tertinggal atau perbaikan lingkungan.
Pakar militer berusia 61 tahun tersebut juga mengingatkan risiko politik bebas aktif Indonesia yang bisa tergerus.
Indonesia dikenal dunia karena posisi non-blok dan prinsip Konferensi Asia Afrika 1955 atau Bandung Spirit, yang menekankan kemandirian, solidaritas negara berkembang, dan anti-kolonialisme.
Menurut Connie Rahakundini Bakrie, keterlibatan dalam BoP yang mulai memunculkan dimensi militer justru bisa merusak reputasi tersebut.
“Makanya saya bilang kita mesti keluar dari BOW, supaya kita bisa mengaktifkan nonline kita. Cukup gestur kita sudah dibaca Presiden Trump, Indonesia serius ingin ikut di panggung dunia,” jelasnya.
Connie juga menyoroti insiden diplomatik yang menyinggung Presiden Indonesia saat berhadapan dengan Presiden Trump.
Ia menilai, dalam konteks diplomasi global, posisi Indonesia harus tegas dan tidak bisa mudah terseret ke agenda pihak lain.
Kritik ini menekankan perlunya Indonesia menjaga kedaulatan kebijakan luar negeri dan fokus pada prioritas domestik, sekaligus mengingatkan bahwa forum internasional seperti BoP tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional.
Menurut pakar militer kehadiran Bandung itu, jika Indonesia terus terjebak dalam jalur militer global, posisi bebas aktif sebagai negara non-blok bisa tergeser, dan publik domestik serta mitra internasional bisa meragukan kredibilitas diplomasi Indonesia.
Dengan situasi ini, Connie Rahakundini Bakrie menegaskan bahwa langkah paling tepat adalah menarik diri dari “Board of War” sebelum Indonesia kehilangan kendali atas arah diplomasi dan strateginya sendiri.***